Kisruh Alokasi Kursi DPR (4): Metode Wangsit dan Copy Paste

0
245

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, sampai saat ini belum kunjung beres. Sejumlah daerah underrepresented, daerah lainnya malah overrepresented. Semua kekisruhan ini bermula menjelang 2004 lalu, yang dipicu Undang-undang Pemilu buatan DPR dan Pemerintah, dan eksekusi berbau akal-akalan dari Komisi Pemilihan Umum.

Seharusnya, keanehan dan inkonsistensi dalam pengalokasikan kursi yang telah berlangsung satu dekade, sejak Pemilu 2004 dan 2009, disudahi untuk Pemilu 2014. Wacana membereskan alokasi kursi ini juga sudah mencuat pada revisi UU No 10/2008. Tapi, seperti DPR sebelumnya, DPR kali ini pun hanya meneruskan saja kekeliruan-kekeliruan yang ada, bahkan dengan cara yang lebih buruk.

Photo: Hanpen2/Pixabay

Bila DPR periode sebelumnya masih mengakomodasi pertambahan penduduk dengan mengalokasikan kursi tambahan kepada provinsi yang bertambah jumlah penduduknya, DPR periode 2009-2014 benar-benar tak melakukan apa-apa. Membahas revisi UU Pemilu selama dua tahun, ujung-ujungnya mereka hanya mencomot mentah-mentah alokasi kursi dan dapil warisan DPR sebelumnya, yang ada di lampiran UU No 10/2008, tanpa perubahan sama sekali. Benar-benar copy paste, literally!

Alhasil ketimpangan pun semakin menjadi-jadi pada Pemilu 2014. Semakin banyak kursi mahal di luar Jawa. Sedangkan, harga kursi di Jawa yang padat, justru lebih murah, di bawah kuota rata-rata, alias overrepresented. Dan, Kepulauan Riau kembali menjadi provinsi yang paling teraniaya. Kuota setiap kursi di Kepulauan Riau untuk Pemilu 2014 adalah 631.863 jiwa, atau 140,51 persen dibanding kuota kursi rata-rata nasional yaitu 449.686. Padahal, harga kursi Jawa Barat saja hanya 97,53 persen dari kuota rata-rata (lihat Alokasi Kursi Pemilu 2014).

Setelah dihitung, dari 33 provinsi di Indonesia saat itu, ada 17 provinsi yang harga kursinya di atas kuota rata-rata. Dan, sebagian besar ada di luar Jawa. Setelah Kepulauan Riau, urutan berikutnya ditempati Riau, NTB, Sulawesi Tenggara, Lampung,Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Bali, Maluku, DKI Jakarta, dan Banten.

Malapportionment

Seperti dipaparkan sebelumnya, kekisruhan dimulai sejak Pemilu 2004. Alokasi dilakukan tanpa metodologi yang jelas. Hanya berbekal konsensus politik bernama ‘perimbangan yang wajar’. Konsensus yang terbukti tidak bisa diterapkan, kecuali dengan melakukan ‘akal-akalan’, yang makin disempurnakan kerumitannya pada Pemilu 2009 karena alokasi kursi dilakukan ‘asal-asalan’.

Alokasi kursi dan pembentukan dapil cara lama diwarisi begitu saja, kendati sarat pelanggaran prinsip-prinsip penting pemilu dan demokrasi, seperti proporsionalitas dan kesetaraan (equality). Alokasi kursi dan pembentukan dapil cara lama, masih dijejali praktik malapportionment, gerrymandering, dan masalah-masalah lain.

Photo: SPD-Indonesia

‘Tradisi alokasi kursi’ ini, diledek oleh penulis buku Matematika Pemilu, Pipit R Kartawidjaja, sebagai alokasi berdasarkan wangsit. Dia menuding alokasi kursi cara ini justru melanggar misi yang termaktub di Penjelasan UU No 8/2012 tentang Pemilu, yaitu menciptakan derajat keterwakilan yang lebih tinggi. “Mana derajat keterwakilan yang lebih tinggi? Yang jelas, lebih bejat ketimbang 2004,” kata Pipit yang juga aktivis Watch Indonesia di Berlin, kepada penulis, lewat surat elektronik, awal Mei 2012 lalu.

Umumnya negara demokrasi memang menerapkan metodologi yang jelas untuk mengalokasikan kursi DPR (apportionment) ke setiap provinsi atau negara bagian, dengan penekanan pada jumlah penduduk. Kendati, tetap menerapkan afirmasi berupa kursi dalam jumlah tertentu kepada kawasan yang jumlah penduduknya sangat kecil, tak mencapai kuota kursi, atau minoritas.

Amerika Serikat, misalnya, setelah bergelut hampir dua ratus tahun, akhirnya menerapkan metode Divisor varian Huntington Hill untuk alokasi kursi DPR (House of Representatives). Jerman menggunakan Metode Divisor varian Webster/Sainte Lague untuk alokasi kursi anggota DPR atau Bundestag. Basis data kependudukan yang mereka gunakan rata-rata adalah data sensus penduduk, yang diperbaharui 10 tahun sekali.

Dengan metodologi dan basis data yang jelas, alokasi kursi pun bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tidak sekadar berdasar bulat-lonjong kesepakatan para politikus pembuat undang-undang.

Kesalahan alokasi kursi di Indonesia, memang hanya dapat diuji lewat metodologi yang jelas. Ada banyak metodologi yang bisa digunakan. Kemitraan dan Perludem, misalnya, telah melakukan simulasi alokasi kursi dengan Metode Webster dan Metode Kuota Hare. Dan, penyimpangan itu memang sangat nyata, antara lain terlihat dari adanya sejumlah provinsi yang kekurangan kursi atau underrepresented, dan cukup banyak yang kelebihan kursi atau overrepresented.

Beginilah ending alokasi kursi bermodalkan metode wangsit dan etos copy paste.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here