Kisruh Alokasi Kursi DPR (3): Dari Akal-akalan Menjadi Asal-asalan

0
332

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, sampai saat ini belum kunjung beres. Sejumlah daerah underrepresented, daerah lainnya malah overrepresented. Semua kekisruhan ini bermula menjelang 2004 lalu, yang dipicu Undang-undang Pemilu buatan DPR dan Pemerintah, dan eksekusi berbau akal-akalan dari Komisi Pemilihan Umum.

Photo: Angelo Rosa/Pixabay

Mestinya, ketidakberesan alokasi kursi Pemilu 2004, yang bersumber dari regulasi pemilu, menjadi PR untuk perbaikan pada pemilu berikutnya. Dan, momentumnya pun tiba, ketika DPR periode 2004-2009 merevisi UU No 12/2003. Dan, pada mulanya, proses revisi tersebut memperlihatkan sinyal-sinyal akan adanya perbaikan.

Karena menimbulkan ketidakwajaran dalam alokasi kursi, frasa ‘perimbangan yang wajar’ beserta pernak-perniknya akhirnya didrop lewat revisi UU Pemilu. Seketika itu pula, harapan bahwa DPR akan membereskan alokasi kursi, sehingga ketimpangan harga kursi antarprovinsi mengecil, dan harga kursi menjadi lebih setara ––sesuai prinsip equality dalam demokrasi–– pun mencuat ke permukaan.

Dan, optimisme itu semakin mencuat, ketika DPR menapak ke arah perbaikan yang lebih bersifat teknis. Pertama, jumlah kursi DPR diputuskan ditambah dari semula 550 menjadi 560. Keputusan penambahan kursi ini akan memudahkan realokasi kursi provinsi secara proporsional, karena tak akan terjadi pengurangan kursi secara drastis yang bisa berbuntut penolakan.

Kedua, besaran daerah pemilihan (district magnitude) juga diputuskan diperkecil –dari semula 3-12 kursi per dapil, menjadi 3-10 kursi per dapil– sehingga jumlah dapil pun mekar dari semula 69 menjadi 77. Keputusan ini juga akan semakin memberi daya dorong realokasi. Karena, penambahan delapan dapil mau tidak mau akan membuat dapil-dapil harus ditata ulang dan diproporsionalkan.

Membajak realokasi

Tapi, semua kemudian berakhir antiklimaks, karena DPR melangkah kejauhan. DPR merebut kewenangan teknis alokasi kursi dan pembentukan dapil yang semula diberikan kepada KPU. Pengambilalihan kewenangan itu termaktub di Pasal 22 Ayat (4) revisi UU Pemilu –yang kemudian menjadi UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif– yang berbunyi: “Daerah pemilihan… merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Harapan bahwa kekacauan alokasi kursi di masa lalu akan dibereskan, akhirnya kandas. Sebab, dalam eksekusinya, DPR ternyata hanya mencomot mentah-mentah data alokasi kursi dan daerah pemilihan yang dibuat KPU. Kemudian, memodifikasinya secara tambal sulam. Maka, alih-alih menyelesaikan masalah, yang muncul justru masalah baru.

Kendati frasa ‘perimbangan yang wajar’ telah didrop dari UU, secara faktual justru masih digunakan. Tidak adanya satu pun provinsi yang alokasi kursinya berkurang dibanding pemilu sebelumnya –kendati ada ketimpangan antarprovinsi–– merupakan reinkarnasi belaka dari poin ke dua perimbangan yang wajar di UU No 12/2003.

Selain itu, pemberian otomatis tiga kursi untuk provinsi baru hasil pemekaran, juga memperlihatkan itu. Satu-satunya ketentuan ‘perimbangan yang wajar’ yang ditinggalkan adalah kuota maksimum-minimum.

Photo: Qimono/Pixabay

Meski demikian, ketentuan pemberian tiga kursi kepada provinsi hasil pemekaran, tidak lagi berjalan seperti cara 2004. Sebab, kendati Sulawesi Barat telah diberi tiga kursi, kursi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi induk, tidak dikurangi. Sulawesi Selatan tetap mendapat 24 kursi. Di sinilah masalah baru itu.

Padahal, setelah dikurangi penduduk Sulawesi Barat, jumlah penduduk Sulawesi Selatan tinggal 7.712.884. Dengan demikian, jika kursinya tetap 24, harga kursinya menjadi 321.370, alias di bawah kuota minimum. Rupanya inilah alasan frasa perimbangan yang wajar didrop, agar kursi bisa diselundupkan ke Sulawesi Selatan.

Alhasil, Sulawesi Selatan pun menjadi provinsi yang kelebihan kursi (overrepresented), di saat masih ada sejumlah provinsi lain yang kekurangan kursi (underrepresented), seperti Kepulauan Riau.

Pada 2009 lalu, harga satu kursi di Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu 501.454. Rupanya inilah pula alasan lain frasa perimbangan yang wajar didrop, agar provinsi seperti Kepulauan Riau tak protes karena kuota kursinya ketinggian, melampaui batas maksimum 425 ribu per kursi. Tapi, ini jelas merupakan contoh ketimpangan alokasi kursi yang sangat nyata. Sebab, bahkan di provinsi-provinsi berpenduduk padat di Jawa pun, kuota kursinya tak sampai 500 ribu.

Membagi kursi secara asal-asalan

Tapi, jika kursi Sulawesi Selatan tidak dikurangi setelah ada pemekaran Sulawesi Barat, lantas dari mana tiga kursi untuk Sulawesi Barat? Ternyata, DPR mengambilnya dari tambahan 10 kursi DPR –dari semula 550 kursi menjadi 560 kursi.

Keanehan berlanjut, karena tujuh kursi tambahan lainnya dialokasikan kepada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. DPR membagi kursi kepada ketujuh provinsi ini berdasarkan pertambahan jumlah penduduk. Persoalannya, apakah angka absolut pertambahan penduduk yang perlu menjadi acuan, atau kuota setiap kursi?

Berdasarkan penghitungan penulis, jika kursi ketujuh provinsi ini tidak ditambah, alias tetap seperti Pemilu 2004, kuotanya rata-rata memang besar ––di atas kuota maksimum 425 ribu kursi untuk daerah padat, jika mengacu UU sebelumnya. Jawa Barat, misalnya, menjadi 440.380, Jawa Timur (441.091), Jawa Tengah (453.482), Sumatera Utara (438.541), Lampung (444.949), Sumatera Selatan (437.846), dan Kalimantan Timur (444.893).

Tapi, Kepulauan Riau jelas lebih besar, yaitu 501.454. Bahkan, masih ada pula dua provinsi yang kuotanya lebih besar dibanding penerima tujuh kursi itu, yaitu Kalimantan Barat (453.482) dan DI Yogyakarta (450.153).

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here