Kisruh Alokasi Kursi DPR (2): Tiba Masa, Tiba Akal-akalan

0
156

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, sampai saat ini belum kunjung beres. Sejumlah daerah underrepresented, daerah lainnya malah overrepresented. Semua kekisruhan ini bermula menjelang 2004 lalu, yang dipicu Undang-undang Pemilu buatan DPR dan Pemerintah, dan eksekusi berbau akal-akalan dari Komisi Pemilihan Umum.

Photo: Free-Photos/Pixabay

Berhadapan dengan buah simalakama, KPU mau tidak mau harus membuat terobosan. Karena bagaimana pun, masalah itu harus diselesaikan. Jadwal dan tahapan pemilu tak mungkin berhenti. The show must go on. Lalu, apa jalan keluarnya? KPU akhirnya memaksimalkan lima kursi yang tersisa untuk ‘menyumpal’ protes dari sejumlah provinsi induk pemekaran.

Dua kursi diberikan kepada Sulawesi Utara. Sehingga, kursinya yang semula tinggal empat ––karena dipotong tiga kursi untuk Gorontalo–– kini menjadi enam. Kebetulan, penduduk Sulawesi Utara yang saat itu berjumlah 2.131.685, memenuhi kuota maksimum-minimum dengan tambahan kursi itu. Dengan enam kursi, kuotanya menjadi 355.280.

Kelar dengan Sulawesi Utara, KPU menyasar Maluku. Tapi, di sini KPU dapat kesulitan. Sebab, penduduk Maluku hanya 1.277.414. Jika ditambah satu kursi, kuota minimum tidak akan terpenuhi. Sebab, harga kursi akan melorot menjadi 319.353.

Setelah memutar otak, Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin tiba-tiba mengumumkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) paling mutakhir, jumlah penduduk Maluku bertambah 50 ribu. Dengan demikian, penduduk Maluku telah menjadi sekitar 1.327.414. Sehingga, jika diberi empat kursi, kuota minimumnya terpenuhi. Sebab, harga setiap kursi telah menjadi 331.853. Beres.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Soal apakah benar penduduk Maluku tiba-tiba bertambah 50 ribu dalam waktu singkat, masih menjadi misteri sampai saat ini. Bila memang penduduk Maluku bertambah, apakah provinsi lain tidak bertambah? Lagipula, data BPS mana yang dimaksud. Sebab, data kependudukan yang dipakai KPU sebagai acuan alokasi kursi, adalah data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), yang merupakan hasil kerja sama KPU dengan BPS. Tapi, sudahlah, 50 ribu ini memang ‘data politik’.

Selanjutnya, satu kursi diberikan kepada Riau. Sehingga, kursinya yang semula 10 –akibat dipotong tiga untuk Kepulauan Riau– kini menjadi 11. Tapi, dengan penduduk 4.425.100, kuota kursinya menjadi 402.281. Kuota ini terbilang ketinggian, mengingat Riau bukanlah daerah padat, di luar Jawa pula. Seharusnya, kalaupun diberi tambahan dua atau tiga kursi, provinsi ini masih pantas mendapatkannya. Sebab, jika pun mendapat alokasi 13 kursi, kuotanya masih 340.392.

The last one

Setelah Sulawesi Utara, Maluku, dan Riau diberi kursi, sudah empat kursi yang teralokasi. Tinggal satu kursi yang tersisa. Ke mana KPU akan mengalokasikannya?

Berdasarkan data yang ada, selain Riau, ada sejumlah provinsi lain yang terbilang tak padat tapi kuota kursinya masih ketinggian, dan berhak mendapatkan kursi itu. Seperti Sumatera Selatan (408.182), Lampung (408.575), Nusa Tenggara Barat (401.510).

Bila melihat data, logikanya, kursi itu akan jatuh ke Sumatera Selatan. Tapi, ternyata tidak. KPU menjatuhkan kursi itu ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sehingga, dari semula 12 kursi, Serambi Makkah kini memiliki 13 kursi.

Sebenarnya, dengan penduduk 4.227.000, dan 12 kursi, kuota NAD masih terbilang rendah, yaitu 352.250. Kuota ini bahkan lebih rendah dibanding Kalimantan Barat (395.844), Kalimantan Timur (387.498), Kepulauan Riau (384.044), Bengkulu (380.300), Sulawesi Tenggara (376.302), Sulawesi Tengah (369.241), dan Jambi (367.961). Dengan memberi 13 kursi kepada NAD, kuotanya benar-benar berada di batas bawah kuota minimum, yaitu 325.153.

Soal mengapa kursi itu jatuh ke NAD, belum terjawab tuntas sampai saat ini. Pipit R Kartawidjaja, dari Watch Indonesia di Berlin, menduga kursi itu sengaja diberikan kepada NAD, agar daerah pemilihan Serambi Makkah bisa dibagi dua. Maklum, saat itu besaran daerah pemilihan (district magnitude) dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu, adalah 3-12 kursi per dapil. Sehingga bila memiliki 13 kursi, otomatis akan membuat NAD dibelah menjadi dua dapil. “Gunanya buat membikin loyo GAM,” ledek Pipit.

Betapa pun kritik mengiringi, bahwa langkah pengalokasian lima kursi itu sarat dengan akal-akalan, siasat alokasi kursi KPU saat itu setidaknya berhasil meredam gejolak.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here