Kisruh Alokasi Kursi DPR (1): Perimbangan yang (Tidak) Wajar

0
143

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, sampai saat ini belum kunjung beres. Sejumlah daerah underrepresented, daerah lainnya malah overrepresented. Semua kekisruhan ini bermula menjelang 2004 lalu, yang dipicu Undang-undang Pemilu buatan DPR dan Pemerintah, dan eksekusi berbau akal-akalan dari Komisi Pemilihan Umum.

Photo: Rollstein/Pixabay

Maju kena, mundur kena. Begitulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 mengalokasikan kursi DPR kesetiap provinsi, untuk Pemilu 2004 silam. Semua itu terjadi karena dua hal. Pertama, jumlah kursi DPR telah dipatok secara bundar bulat: 550. Kedua, adanya frasa ‘perimbangan yang wajar’.

Jumlah kursi 550 itu termaktub di Pasal 47 Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif. Ada pun frasa ‘perimbangan yang wajar’, berada di Pasal 48. Paduan kedua ketentuan ini membuat alokasi kursi DPR menjadi luar biasa complicated, dan hampir saja berbuntut kuldesak.

Apa itu ‘perimbangan yang wajar’? Seperti dijabarkan di Penjelasan Pasal 48, frasa itu berisi tiga hal.

Pertama, alokasi kursi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Saat itu, ditetapkan kuota setiap kursi untuk daerah padat maksimal 425 ribu, sedangkan daerah renggang minimal 325 ribu per kursi.

Kedua, jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi pada Pemilu 1999.

Ketiga, provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya tiga kursi.

Rekonstruksi

Lantas, dari mana KPU mesti memulai pengalokasian? KPU telah menjelaskannya melalui buklet dan CD-ROM bertajuk Daerah Pemilihan dan Hasil Pemilu Legislatif Indonesia 2004. Namun, terlihat masih cukup berbelit. Karena itu, penulis melakukan rekonstruksi dan simulasi kecil untuk menyederhanakannya.

Cara paling masuk akal adalah dengan memberikan dulu kursi kepada setiap provinsi, sesuai kursi pada Pemilu 1999. Dengan cara ini, ada 458 kursi yang teralokasi. Tinggal 92 kursi yang belum teralokasi.

Selanjutnya, memberikan kursi kepada provinsi-provinsi hasil pemekaran. Saat itu, ada enam provinsi hasil pemekaran, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dengan masing-masing dapat tiga kursi, total kursi keenam provinsi ini adalah 18.

Photo: Geralt/Pixabay

Ditambah 458 kursi yang telah teralokasi sebelumnya, kini jumlah kursi yang teralokasi sudah 476. Masih ada 74 kursi lagi yang harus dialokasikan.

Langkah berikutnya, adalah mengalokasikan ke-74 kursi itu berdasarkan kuota maksimum-minimum: 325 ribu untuk daerah renggang, dan 425 ribu untuk daerah padat.

Setelah ditelusuri, ada 14 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan berhak mendapat kursi tambahan. Dari ke-14 provinsi tersebut, tiga di antaranya provinsi induk pemekaran, yaitu Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Meski telah dimekarkan, laju pertumbuhan penduduk di ketiga provinsi ini cukup tinggi.

Tapi, setelah dihitung, total kursi yang bisa diklaim oleh ke-14 provinsi itu adalah 87 kursi. Ini masalah, karena kalau ke-87 kursi itu diberikan, akan membuat jumlah kursi DPR membengkak menjadi 563. Padahal, UU Pemilu telah mengunci jumlah kursi DPR sebanyak 550. KPU pun terancam ‘mati angin’.

Mengiris kursi

Untuk menyiasatinya, KPU pun mengiris kursi enam provinsi induk pemekaran, yaitu Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Tiga kursi dari masing-masing provinsi itu ‘dianggap’ telah diberikan kepada provinsi hasil pemekaran, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua.

Dengan cara ini, jumlah kursi yang semula membengkak menjadi 563, menyusut menjadi 545. Tapi, tetap saja belum mencapai 550, sehingga komisioner KPU harus kembali memutar otak mencukupinya: diberikan kepada siapa lima kursi yang tersisa itu. KPU pun melanjutkan perhitungannya.

Tapi, belum lagi lima kursi itu dialokasikan, protes bermunculan. Sejumlah provinsi induk pemekaran menolak cara KPU yang main jagal jatah kursi mereka. Mereka berdalih, KPU tak boleh mengurangi jatah mereka karena UU Pemilu telah menyatakan secara eksplisit: “jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi pada Pemilu 1999”.

Protes paling sengit datang dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua. Bahkan, dari sana sempat mencuat gertakan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sial bagi KPU. Sejumlah anggota DPR, terutama anggota Panitia Khusus RUU Pemilu yang menyusun UU No 12/2003, justru membenarkan pendapat provinsi-provinsi induk pemrotes tersebut. Seakan cuci tangan terhadap kerumitan regulasi alokasi kursi yang mereka buat. KPU pun kian terpojok.

Setelah berulang kali melakukan kontak, akhir Desember 2003, KPU dan DPR akhirnya bertemu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, sempat disepakati untuk merevisi UU Pemilu, dengan menambah kursi DPR, untuk meredakan protes. Jumlah yang sempat muncul adalah menambah kursi menjadi 556.

Namun revisi itu tak kunjung terjadi, karena anggota DPR yang seharusnya membahas revisi, sudah pada kabur ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menemui konstituennya. Maklum menjelang pemilu. Tinggallah KPU yang harus menelan buah simalakama.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here