Kisah Tragis P4B (3): Pangkal Carut-marut Data Pemilih Pemilu 2009

0
340

Kendati usai Pemilu 2004 beberapa komisionernya akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 lalu, pantas diapresiasi. Sebab, telah membuat terobosan mendasar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah membuat database penduduk dan pemilih. Tapi, semua yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran besar itu, kemudian diobrak-abrik. Adakah hubungannya dengan kekisruhan data pemilih pada Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu setelahnya?

Photo: Geralt/Pixabay

Anggota KPU, Chusnul Mar’iyah, juga menduga data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri, sejatinya adalah data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) milik KPU. Judulnya saja yang diganti. Tapi, yang fantastis, bila saat membuat P4B hanya butuh dana Rp 427 miliar, pemutakhirannya atas nama DP4 menyedot dana sampai Rp 3,8 triliun!

Tapi, bukan dananya saja yang bikin heboh. Melainkan, apa dan bagaimana memutakhirkannya. Di tangan para birokrat, pemutakhiran hanya dilakukan dengan cara de jure alias berbasis KTP dan KK. Pemutakhiran secara de facto, atau berbasis domisili, ditinggalkan.

Persoalan pun kemudian bermunculan. Orang yang sebelumnya sudah terdata sebagai pemilih, bisa hilang karena tidak punya kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Sebaliknya, seseorang yang sebelumnya tidak terdata sebagai pemilih di sebuah wilayah, bisa tiba-tiba nyelonong masuk dalam daftar pemilih, hanya karena dia tercatat di KK milik orangtuanya.

“Ketidakjelasan metode pemutakhirkan yang dilakukan DDN (Depdagri –Red) menjadi salah satu sebab kekisruhan data pemilih,” kata Chusnul Mar’iyah.

Kisruh data pemilih Pemilu 2009

Pemilu 2009 lalu, merupakan puncak kekisruhan. Apalagi, saat itu, sumber data pemilih sepenuhnya menggunakan data DP4. DPT pemilu terakhir —atau data pemilih dalam pilkada-pilkada— tak lagi menjadi acuan. Hasyim Asy’ari mengatakan pada periode ini, Indonesia tidak lagi menganut continuous register/list. Penggunaan data DP4 semata, menurut mantan anggota KPU Jawa Tengah ini, menandakan Indonesia menganut jenis civil registry.

Tapi, perubahan ini juga berkat ‘jasa’ UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, yang disusun para politikus di Senayan. Pasal 32 UU itu menyatakan sumber data pemilih berasal dari pemerintah dan pemda. Penjelasan Pasal menyebut secara eksplisit bahwa data itu adalah DP4. Data DP4 inilah yang diolah oleh KPU menjadi data pemilih.

Photo: Geralt/Pixabay

Kemudian data itu dimutakhirkan oleh jajaran KPU, sejak menjadi daftar pemilih sementara (DPS), DPS perbaikan, hingga daftar pemilih tetap (DPT). Persoalan semakin runyam, karena pemutakhiran ini tak lagi dilakukan door to door seperti Pemilu 2004. Para petugas pendaftar pemilih, hanya menunggu di kantor desa/kelurahan.

Setelah terjadi kekisruhan, yang memicu protes meluas dalam Pileg 2009, Indonesia kembali ke continuous/register list. Basis data pemilih yang digunakan untuk pilpres bukan hanya DP4, tapi juga DPT pileg. Tapi, keadaan sudah telanjur carut marut. Dan, kekisruhan data pemilih terulang dalam Pilpres 2009, dengan taksiran orang kehilangan hak pilih mencapai 40-an juta jiwa.

Hasyim mengatakan, sistem pendaftaran pemilih yang berubah-ubah itu, potensial membuat daftar pemilih menjadi tidak akurat. “Masyarakat yang pada pemilu/ pilpres/pilkada sebelumnya terdaftar sebagai pemilih, bisa saja kemudian hilang dari daftar pemilih —baik DPS maupun DPT— karena daftar pemilih yang disusun berdasarkan basis data yang berbeda,” katanya. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here