Kisah Tragis P4B (2): Disulap Menjadi DP4, Megaproyek Rp 3,8 Triliun

0
438

Kendati usai Pemilu 2004 beberapa komisionernya akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 lalu, pantas diapresiasi. Sebab, telah membuat terobosan mendasar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah membuat database penduduk dan pemilih. Tapi, semua yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran besar itu, kemudian diobrak-abrik. Adakah hubungannya dengan kekisruhan data pemilih pada Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu setelahnya?

Photo: Wynn Pointaux/Pixabay

Usai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004, KPU menyerahkan data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) plus perangkat teknologi informasi (TI) yang menjangkau sebagian besar kecamatan di Indonesia, kepada Departemen Dalam Negeri (Kemendagri). “Gratis,” kata anggota KPU, Chusnul Mar’iyah kepada penulis, medio Desember 2011 lalu.

Data itu untuk digunakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang untuk pertama kalinya digelar tahun 2005, serta hajat e-government. “Bisa dibayangkan, berapa ratus miliar yang bisa kita hemat dengan P4B ini,” demikian kata Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin saat menyerahkan data P4B kepada Mendagri Moh Ma’ruf, di Kantor KPU, 8 Desember 2004 lalu.

Ketika itu, Ma’ruf mengatakan data P4B dan perangkat TI, akan digunakan dalam pilkada di 224 daerah pada 2005. Data P4B itu, kata dia, selanjutnya akan dikonversi, disesuaikan dengan kode wilayah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan di setiap daerah.

Ihwal munculnya DP4

Tak ada masalah dengan penggunaan data P4B —khususnya data pemilih— dalam pilkada. Apalagi, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah —yang merupakan payung hukum pelaksanaan pilkada– pada Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pilkada adalah daftar pemilih pemilu terakhir. Dalam hal ini, daftar pemilih tetap (DPT) pilpres putaran kedua. Tentu, data itu harus dimutakhirkan terlebih dahulu.

Tapi, apa yang terjadi kemudian? Setapak demi setapak terjadi perubahan. “Dibelokkan,” demikian istilah Dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Hasyim Asy’ari, kepada penulis, Desember 2011 lalu.

Photo: Mix Digital-Marketing/Pixabay

Regulasi yang menjadi batu pertama pembelokan itu adalah Surat Edaran Mendagri No 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah. Surat inilah, kata Hasyim, yang pertama kali menggunakan istilah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 19 PP ini menyatakan yang menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dalam pilkada adalah DPT pemilu terakhir, yang dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan. Yang melakukan pemutakhiran dan validasi, menurut penjelasan Pasal 19 adalah perangkat daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil.

Belakangan, yang dimutakhirkan ternyata bukan DPT pilpres. Di lapangan, yang dimutakhirkan adalah data P4B belaka. Wakil Ketua KPU saat itu, Ramlan Surbakti, memprotes langkah Depdagri, dan menyebutnya sebagai pelanggaran UU No 32/2004. Dia mengatakah Depdagri seharusnya tak mengurus data pemilih, dan menyerahkannya kepada KPU. Tapi, dana proyek ini memang besar, Rp 3,8 triliun.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here