Kisah Tragis P4B (1): Susah Payah Membangun Database Pemilih dari Nol

0
522

Kendati usai Pemilu 2004 beberapa komisionernya akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 lalu, pantas diapresiasi. Sebab, telah membuat terobosan mendasar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah membuat database penduduk dan pemilih. Tapi, semua yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran besar itu, kemudian diobrak-abrik. Adakah hubungannya dengan kekisruhan data pemilih pada Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu setelahnya?

Photo: Geralt/Pixabay

Selama delapan kali pemilu, sejak 1955 hingga 1999, setiap menjelang pemilu dilakukan pendataan pemilih. Usai pemilu, datanya tak lagi digunakan. Menjelang pemilu berikutnya, kembali diadakan pendataan pemilih, dan setelah itu, datanya kembali masuk tong sampah. Begitu seterusnya. Tapi, sejak Pemilu 2004, daftar pemilih tak lagi dibuang, tapi dimutakhirkan.

Nama program yang bergulir sejak tahun 2003 itu adalah Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Biayanya sekitar Rp 427 miliar.

Tiga jenis, lima versi

ACE Electoral Knowledge Network, dalam Overview of Voter Registration, membagi tiga jenis pendaftaran pemilih. Pertama, periodic list. Inilah yang diterapkan pada delapan kali pemilu, sejak 1955 1999. Kedua, continuous register/list. Inilah yang diterapkan pada Pemilu 2004 lalu, yang diawali dengan program P4B. Ketiga, civil registry. Ini adalah pendaftaran berdasarkan pencatatan sipil.

Mantan anggota KPU, Chusnul Mar’iyah, menceritakan, awal mula munculnya P4B adalah karena saat hendak mempersiapkan perhelatan Pemilu 2004, KPU tidak mendapati database yang bisa diandalkan. Betapa tidak. Saat itu ada lima versi data penduduk dan pemilih yang angkanya berbeda signifikan.

Saat itu ada lima versi data penduduk dan pemilih yang angkanya berbeda signifikan.

Kelima versi data tersebut adalah: Pertama, data Departemen Dalam Negeri yang berdasarkan KTP dan kartu keluarga (KK); Kedua, data Badan Pusat Statistik yang berdasarkan Survei Penduduk Antarsensus; Ketiga, data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; Keempat, data milik pemerintah daerah, dan; Kelima, data peninggalan KPU 1999.

Basis data jelas penting. Data penduduk diperlukan untuk menetapkan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi, jumlah kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan syarat dukungan anggota DPD. Data pemilih antara lain diperlukan untuk menetapkan jumlah logistik pemilu seperti suara suara, kotak suara, bilik suara, kartu pemilih, tinta sidik jari, hingga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

KPU turun langsung

Maka pada tahun 2003, atau setahun sebelum pemilu digelar, KPU turun memimpin sendiri proses pendataan penduduk dan pemilih lewat program P4B, singkatan dari Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan. KPU menggandeng BPS dan Departemen Dalam Negeri. Petugas BPS lah yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door to door).

Kendati UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif saat itu hanya menghendaki enam item untuk data pemilih, namun lewat P4B pendataan dilakukan secara lebih komprehensif, mencakup 12 variable.

Photo: Aymane Jdidi/Pixabay

Ke-12 variabel tersebut adalah: nama dan alamat penduduk, nama orangtua, tempat dan tanggal lahir serta nomor akta kelahiran/kenal lahir, status perkawinan dan nomor akta perkawinan, jenis kelamin, pendidikan, status dalam rumah tangga, pekerjaan, agama, golongan darah, status pemilih, jenis cacat yang disandang, hingga status kewarganegaraan.

Saat itu, BPS menggunakan unit wilayah pencacahan bernama blok sensus. Setiap blok sensus terdiri atas 80-120 rumah tangga, atau sekitar 300-500 jiwa. Cara ini membuat pencacahan memiliki batas yang jelas, sehingga pencacahan ganda atau ada yang terlewatkan, dapat dihindarkan. Dan, karena pencacahan juga meliputi status kewarganegaraan, maka WNI maupun WNA —kecuali anggota korps diplomatik dan keluarganya— ikut didata. Rumah yang telah selesai didata, kemudian diberi stiker.

De jure dan de facto

Pendataan saat itu dilakukan dengan dua cara, yaitu de jure dan de facto. Secara de jure, petugas mendata penduduk di tempat mereka biasa tinggal, yaitu tempat yang telah dihuni enam bulan atau lebih, atau penduduk yang tinggal kurang dari enam bulan tapi bermaksud untuk menetap. Sedangkan de facto, adalah mendata penduduk di tempat mereka ditemui oleh petugas saat pendataan, seperti para tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil, suku terasing, penghuni perahu/rumah apung, serta penduduk yang sedang bepergian dan belum pernah dicacah.

Selesai pendataan, data penduduk dan data pemilih dipisahkan. Orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti telah berusia 17 tahun atau telah menikah, masuk data pemilih. Inilah yang digunakan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2004. Semua orang yang berhak memilih, mendapatkan sebuah kartu sebesar KTP, bernama kartu pemilih. Data itu kemudian dimutakhirkan untuk digunakan dalam pemilu presiden (pilpres) putaran pertama dan kedua.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here