Kisah Para Dukun Politik (6): Nekad Survei Soeharto, Suburi Dicap Mata-mata

0
259

Sejak kapan jajak pendapat publik dalam kaitan dengan pemilu (election poll) digelar? Riwayatnya sudah hampir dua abad. Tapi, jajak pendapat modern seperti yang kita kenal sekarang menjelang pemilu dan pilkada, baru muncul setelah diperkenalkan oleh Gallup. Berikut kisah para dukun politik dan kesaktiannya, termasuk di Indonesia:

Pada 1972, Suburi melakukan riset tentang persoalan ekonomi dan sosial. Riset digelar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta. Suburi mengajukan 53 pertanyaan kepada respondennya. Namun, pertanyaan ke- 38 dianggap kontroversial.

Pertanyaan itu berbunyi: “Sekarang kami mohon sudilah Bapak memberi penilaian pada beberapa orang yang terhormat sebagai berikut tentang sifat-sifatnya dalam menjalankan kepemimpinan mereka, menilai pejabat tinggi tersebut dari 1 sampai 10. Dengan catatan 1 terendah dan 10 tertinggi”.

Nama-nama tersebut, berdasarkan nomor urut adalah: 1. Gubernur Jawa Barat, Solihin; 2. Menteri Ekuin, Sri Sultan Hamengkubuwono; 3. Presiden Soeharto; 4. Jenderal Nasution; 5. Gubernur Jakarta Ali Sadikin; 6. Menteri Luar Negeri Adam Malik; 7. Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo; 8. Menteri Perdagangan Soemitro.

Pencantuman Soeharto di nomor urut tiga, merupakan salah satu kontroversinya. Tapi, mengapa Soeharto bukan nomor satu? Alasannya, menurut pengelola Suburi, dalam metodologi penelitian pertanyaan harus objektif dan tidak memberi sugesti kepada responden. Karena itulah, tokoh yang dianggap penting selalu dipasang pada tempat yang tidak mencolok.

Dianggap spionase dan subversif

Survei itu pertama kali dipersoalkan oleh Satuan Tugas Intelijen Kodam VII Semarang, saat tenaga peneliti lapangan sedang mewawancarai penduduk Semarang. Sang petugas mencurigai kegiatan itu sebagai spionase dan menangkap peneliti lapangan tersebut.

Para pejabat militer di Kodam menyatakan ada tiga macam bentuk kegiatan intelijen. Pertama, intelijen perang. Kedua, intelijen teknis. Ketiga, intelijen strategis. Penelitian yang dilakukan Suburi mereka kategorikan sebagai kegiatan intelijen strategis, dengan tujuan memata-matai Indonesia. Mereka menuduh Suburi menjual hasil survey tersebut kepada negara Blok Barat dan Blok Timur.

Belakangan, Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, menuduh Suburi melakukan tindakan subversif yang bisa mengganggu ketertiban dan kemanan masyarakat. Tuduhan itu antara lain menjadi laporan utama Tempo edisi 1 Juli 1972 bertajuk Suburi, Survey, Subversi?. Tak terlalu jelas siapa yang mendanai survei Suburi saat itu. Tempo menengarai penyewanya adalah Golkar.

LSI menilai tidak ada yang aneh dengan pertanyaan yang diajukan Suburi. LSI juga menilai tidak ada yang salah dengan metodologinya. “Tetapi ketika dinilai secara politik, pertanyaan itu dicurigai macam-macam.” (Jajak Pendapat dan Pemilu di Indonesia: Kinerja Lembaga Jajak Pendapat dalam Meramal Hasil Pemilu 1999 dan 2004).

Suburi ditutup, survei pemilu mustahil

Pemerintah kemudian mencabut izin Suburi. Direktur Suburi, John M Digregorio, juga dipaksa angkat kaki dari Indonesia. Maka, matilah lembaga survei tertua di Indonesia itu.

Dampaknya, penelitian mengenai sosial-politik menjadi sulit dilakukan di Indonesia. Kalau pun dilakukan, tidak menyentuh soal partai, pemilu, atau presiden kalau tidak ingin dicap melakukan kegiatan subversif.

Sejak kasus Suburi itu, izin melakukan survei diperketat. Setiap penelitian harus mendapat izin gubernur dan Laksus Kopkamtibda. Sebelum izin keluar, Laksus Kopkamtibda meneliti kegiatan penelitian dan instrumen yang dipakai. Prosedur seperti ini berlangsung sepanjang Orde Baru.

Akibatnya, hanya sedikit survei politik yang bisa dilakukan saat itu. Selain karena sulitnya birokrasi penelitian, soal itu juga diperparah oleh sikap pemerintah dan pejabatnya yang tak senang kinerjanya dinilai. Hal yang sama berlaku untuk survei soal korupsi dan kemiskinan. Alhasil, yang bisa tumbuh saat itu hanya survei nonpolitik, seperti pemasaran yang tumbuh sejak 1970-an.

Alasan lain mengapa survei politik —lebih spesifik survei pemilu— tidak berkembang di era Orde Baru adalah karena sifat pemilu di Indonesia. LSI menilai survei saat itu bisa jadi kegiatan sia-sia karena pemenang pemilu sudah bisa diramalkan, yaitu Golkar.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here