Keuangan Partai Masih Bikin Su’uzhan (1): Mengandalkan ‘Pemasok’

0
391

Organisasi partai dan manajemen partai begitu bobroknya sehingga tidak mampu mengumpulkan iuran anggota, dan malah mengandalkan uang dari para ‘pemasok’.

Bagaimana menyikapi kondisi keuangan partai politik di Indonesia saat ini? Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyatakan: “Kita harus su’uzhan.”

Photo: Tumisu/Pixabay

Betapa tidak. Partai-partai di Indonesia yang beranggotakan jutaan orang bisa tetap menjalankan roda organisasinya, mampu menggelar kegiatan-kegiatan kolosal, tapi tak pernah becus menggalang dana secara benar. Mereka pun tak transparan melaporkan sumber dana, pengelolaan dana, dan penggunaannya.

Undang-Undang No 2/2011 tentang Partai Politik, pada umumnya mengatur tiga sumber halal dana partai. Pertama, iuran anggota; kedua, sumbangan yang sah menurut hukum, dan; ketiga, APBN/APBD.

Sumbangan yang sah menurut hukum ini terbagi dua. Ada dari internal partai, yang jumlahnya – entah mengapa— tak dibatasi, tapi diserahkan sepenuhnya kepada AD/ART masing-masing partai. Ada pula sumbangan dari pihak ketiga, baik perseorangan maupun perusahaan/badan hukum. UU No 2/2011 telah membatasi besarnya, yaitu Rp 1 miliar untuk perseorangan per tahun. Perusahaan/badan hukum maksimal menyumbang Rp 7,5 miliar per tahun.

Untuk dana dari APBN dan APBD, pada Pemilu 1999 lalu diberikan kepada semua partai politik yang meraih suara dalam pemilu. Belakangan, sumbangan hanya diberikan kepada partai yang meraih kursi DPR/DPRD. Untuk tingkat pusat, APBN mematok subsidi Rp 108 untuk setiap suara yang diraih partai. Di daerah, jumlahnya bervariasi.

Nun jauh di Sangatta, Kalimantan Timur, Kaltimpost melaporkan setiap suara dihargai Rp 5.550, atau 51 kali lipat dibanding di tingkat nasional. Di Kota Tegal, Jawa Tengah –seperti dilaporkan Suaramerdeka, setiap suara disubsidi Rp 5.300.

Iuran anggota versus dana ‘pemasok’

Soal iuran anggota sebagai sumber dana partai, misalnya, selalu dicantumkan di urutan pertama dalam undang-undang partai politik, baik yang lama maupun baru. Tapi, selama itu pula, klausul ini tak ubahnya hiasan. Bila iuran anggota —atau sumbangan receh dari konstituen dan simpatisan— merupakan sumber utama dana partai di sejumlah negara, justru sumber inilah yang paling tak tergarap di Indonesia.

Studi yang dilakukan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Manikaya Kauci (YMK), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), dan Kemitraan untuk Integritas dan Pembaruan Tata Pemerintahan, mendapati tidak satu pun partai yang menggalang sumber ini, baik di kepengurusan tingkat pusat maupun daerah. Dulu, PKS pernah menggarap sumber ini, tapi kini tak berjalan lagi.

Apa sebab iuran anggota partai tak tergarap? Studi yang hasilnya dirangkum dalam buku Anomali Keuangan Partai, itu, menemukan bahwa pengurus partai memandang iuran akan membebani anggota, sehingga bisa menjadi disinsentif terhadap penguatan kelembagaan partai. Kedua, mekanisme penarikan iuran secara teknis sulit dilaksanakan. Ketiga, jumlahnya tidak signifikan.

Studi itu memperkirakan, untuk menjalankan roda organisasi —seperti operasional sekretariat, konsolidasi organisasi, Pendidikan politik dan kaderisasi, unjuk publik, dan perjalanan dinas— setiap partai butuh Rp 51,2 miliar per tahun. Tapi, rata-rata total pendapatan partai yang bisa diketahui, hanya Rp 1,2 miliar per tahun. Sehingga, ada selisih sekitar Rp 50 miliar.

Dari mana uang selisih itu datang? Apakah dari APBN dan APBD, sumbangan perseorangan anggota partai, serta sumbangan pihak ketiga —baik perseorangan maupun perusahaan/badan hukum? Penelitian itu pun menampiknya, dan menyebut adanya ‘pemasok’.

“Apa pun atau siapa pun jawabannya, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan kemandirian partai politik. Sebab, pemasokan dana Rp 50 miliar tersebut, berarti hampir memenuhi semua kebutuhan atau belanja partai politik,” demikian penegasan dari buku yang disunting mantan anggota Panwaslu, Didik Supriyanto, itu.

Lantas, siapa pemasok itu, ada beberapa kemungkinan. Bisa orang dalam dalam atau luar partai, individu maupun perusahaan. Yang jelas, “Siapapun penyumbang partai politik yang mampu memenuhi kebutuhan dana Rp 50 miliar, pasti memiliki pengaruh sangat besar dalam partai politik tersebut. Kemandirian partai terganggu bahkan hilang, karena partai politik cenderung memenuhi kepentingan penyumbang daripada anggota atau publik. Pada titik inilah partai politik tidak lagi menjadi penopang demokrasi, tetapi justru menjadi ancaman demokrasi.” Bersambung…

SUBSIDI APBN KEPADA PARTAI POLITIK

Subsidi APBN kepada partai politik yang mendapat kursi di DPR diatur dalam PP dan keputusan menteri. Besar dananya adalah Rp 108 per suara per tahun. Itu didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu Tahun 2009. Lantas berapa bagian masing-masing partai? Berikut datanya:

Keterangan: Sebelumnya, dalam PP Nomor 29/2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, setiap partai yang mendapatkan kursi DPR juga mendapatkan bantuan Rp 21 juta/kursi/tahun. Ketentuan ini berlaku pula untuk kursi DPRD, namun besarnya tak boleh melebih Rp 21 juta/kursi/tahun. Namun, dalam PP No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, subsidi kursi tersebut dihilangkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here