Keuangan Partai Masih Bikin Su’uzhan (2): Tak Becus Menggalang Iuran Anggota

0
361

Organisasi partai dan manajemen partai begitu bobroknya sehingga tidak mampu mengumpulkan iuran anggota, dan malah mengandalkan uang dari para ‘pemasok’.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menilai sumber-sumber legal yang diatur UU Partai Politik —seperti APBN/APBD, maupun sumbangan anggota DPR/DPRD, bukanlah sumber utama pendanaan partai. Dia menyebut sumber tersebut tak seberapa. Sumber dana utama penggerak mesin-mesin partai, kata dia, adalah uang haram dan syubhat. Karena sumbernya yang tidak jelas itulah, Ade mengatakan partai-partai tak mau terbuka dan akuntabel. Sebab, justru tanpa keterbukaan dan akuntabilitas lah dana-dana gelap itu bisa tetap mengalir.

Photo: Stevepb/Pixabay

Mestinya, kata Ade, partai tidak bergantung pada sumber-sumber haram dan syubhat, agar partai tak dikuasai segelintir orang, yang kemudian membajak partai. Mestinya, kata dia, partai mendorong sumber pendanaan dari konstituen dan anggota partai, sehingga partai benar-benar menjadi milik publik. “Kalau dana dari konstituen dan anggota partai, mau nggak mau partai harus akuntabel,” katanya.

Menurut Ade, sebenarnya dana dari anggota partai dan masyarakat itu, bisa digalang. Yang diperlukan adalah kreativitas. ICW, kata dia, bahkan telah melakukan langkah seperti itu sejak 2008, dan berhasil. “Apalagi partai yang memiliki resources besar,” katanya.

Pengamat politik UI, Arbi Sanit, mengingatkan partai yang profesional adalah partai yang mengandalkan sumber keuangannya dari anggota partai dan simpatisan. Sehingga, partai itu akan benar-benar didukung publik, dan berorientasi pada kepentingan publik. “Di sejumlah negara maju, banyak sumber pendanaan partai berasal dari uang simpatisan dan iuran anggota,” katanya kepada penulis awal Januari 2012 lalu.

Sebenarnya, kata Arbi, bila iuran anggota partai bisa digalang, cukup signifikan untuk pendanaan partai. Jika setiap anggota partai menyumbang Rp 1.000 per bulan, dan jumlah anggota partai itu mencapai 10 juta, jumlah dana yang bisa dijaring sudah mencapai Rp 10 miliar per bulan.

Persoalannya, kata Arbi Sanit, “Organisasi partai dan manajemen partai begitu bobroknya sehingga dia tidak mampu mengumpulkan uang Rp 1.000 itu.”

Buntutnya, kata Arbi, partai pun kemudian mencari sumber pendanaan instan. Antara lain dari para cukong. Dukungan fulus itu, kata dia, kemudian dipertukarkan dengan membuat undang-undang yang menguntungkan para cukong, serta memfasilitasi pemberian proyek-proyek untuk para cukong. “Ya, itu jadinya trade off yang terjadi sekarang. Jadi sumber korupsi,” katanya.

Arbi mengatakan, sebenarnya tak ada alasan bagi partai untuk tak menggalang iuran anggota. Yayasan-yayasan, organisasi buruh, dan organisasi kemasyarakatan tertentu, kata dia, terbukti mampu melakukan itu. “Jadi ini terletak pada fungsi manajemen. Ya itulah fungsi partai, mengelola termasuk keuangan partai,” katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan partai-partai di era 1950-an, bisa berjalan dengan pendanaan dari masyarakat. Tapi, kondisi itu berubah sejak era Orde Baru.

“Tradisi masyarakat untuk mendanai kegiatan partai politiknya bukan hanya menurun, bahkan hilang. Sejak saat itu partai identik didanai negara atau didanai dana-dana sumbangan gelap dari oknum-oknum yang dapat keuntungan dari partai,” kata Ray.

Menyumbang itu kultur kita. Karena, kita mengenal istilah gotong-royong. Tapi…

Di era reformasi ini, kata Ray, tradisi Orde Baru itu masih berkembang, bahkan kian parah karena ditambah ketidakpercayaan publik kepada partai. Partai dilihat milik orang per orang, keluarga. “Tak ada lagi orang tergerak menyumbang untuk memperjuangkan ide bersama melalui partai. Yang ada saat ini, betul- betul transaksional,” katanya.

Ray menampik tidak adanya iuran anggota partai atau sumbangan receh dari simpatisan merupakan kultur orang Indonesia. “Menyumbang itu justru bagian dari kultur kita yang paling melekat. Karena, kita mengenal istilah gotong-royong,” kata Ray yang juga mantan direktur eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). ■

SETORAN ANGGOTA DPR/DPRD KEPADA PARTAI

Gaji pokok dan tunjangan anggota DPR saat ini adalah Rp 44.347.200 per bulan. Setelah gaji itu diterima, sebagian disetorkan kepada partai. Setoran juga dilakukan anggota DPRD. Berikut hasil penelitian Perludem, Yayasan Manikaya Kauci, Kopel, dan Kemitraan yang dirangkum dari buku Anomali Keuangan Partai.

■ SETORAN ANGGOTA DPR


■ SETORAN ANGGOTA DPRD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here