Kampanye Marathon (1): Menyudahi Ribut-ribut tak Berkualitas

0
309

Mestinya, curi start kampanye sudah menjadi cerita usang dalam perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. Sebab, waktu untuk berkampanye, telah benar-benar dilepas. Meminjam ungkapan anak muda pinggiran Jakarta, “Silakan kampanye sampai jontor!.” Lalu, apa dampaknya?

Masa kampanye yang panjang, bak etape lari marathon tersebut, dimulai sejak Pemilu 2009 lalu. Dan, pada dua pemilu berikutnya, tetap dipertahankan, meski waktunya berbeda-beda.

Photo: Couleur/Pixabay

Pada Pemilu 2009, masa kampanye berlangsung selama sembilan bulan. Masa kampanye dibuka pada 12 Juli 2008, dan ditutup pada 5 April 2009.

Pada Pemilu Pemilu 2014, masa kampanyenya bahkan lebih panjang lagi, yaitu 16 bulan. Masa kampanye dimulai pada Januari 2013, dan berakhir pada April 2014.

Sedangkan, pada Pemilu 2019, masa kampanyenya berlangsung selama enam bulan. Masa kampanye dibuka pada 23 September 2018, dan berakhir pada 13 April 2019.

Bak bumi dan langit

Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, masa kampanye tiga pemilu terakhir ibarat langit dan bumi. Betapa tidak, pada pemilu-pemilu sebelumnya hingga Pemilu 2004 lalu, masa kampanye hanya dijatah selama tiga pekan. Akibatnya, energi yang ditumpahkan pada tiga pekan itu luar biasa besar. Selain itu, curi start kampanye pun menjadi cerita yang selalu diributkan.

Agar persoalan-persoalan tersebut tak selalu berulang, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu —yang menyusun UU No 10/2008— kemudian membongkar batasan waktu itu. “Supaya kampanye tidak jor-joran [di tiga pekan masa kampanye], yang menghasilkan keriuhan dan kemacetan parah,” kata anggota Pansus RUU Pemilu saat itu, Lena Maryana Mukti.

Pembatasan masa kampanye hanya mempersulit diri sendiri.

Lagi pula, menurut anggota Fraksi PPP, itu, gerak langkah keseharian partai, sejatinya adalah mengampanyekan visi, misi, program, serta figur-figur partai. Sehingga, lebih baik masa kampanye itu dibuka lebar. Toh, itu akan bermanfaat juga bagi pemilih, karena masyarakat bisa leluasa menilai visi, misi, dan program partai, serta performa caleg-calegnya.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Musyidan Baldan, mengatakan ‘pelepasan’ masa kampanye itu didasari pertimbangan yang realistis, yaitu menghitungnya sejak peserta pemilu sudah resmi ditetapkan. Sebab, partai —juga caleg-calegnya— dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak akan mungkin tinggal diam menunggu kampanye tiga pekan, jika sudah resmi ditetapkan.

Ferry Mursyidan Baldan. Photo: Dokumen Pribadi/Facebook.

Bila peserta pemilu ditetapkan Januari 2013, sementara kampanye baru digelar pada April 2014, maka peserta pemilu akan nganggur selama 15 bulan. Tidak mungkin mereka tak melakukan kegiatan sama sekali.

“Pembatasan hanya akan mempersulit diri sendiri. Kalau partai bikin ulang tahun, bisa dituding curi start kampanye. Jadi, daripada ribut-ribut nggak berkualitas, lebih baik masa kampanye itu dibuka saja,” kata Ferry.

Salah satu contoh ketidaktaatan kepada pembatasan-pembatasan itu, kata Ferry, dapat dilihat di Pemilukada DKI Jakarta 2012. KPU DKI Jakarta menetapkan enam pasangan calon gubernur pada 12 Mei. Sementara, masa kampanyenya baru dimulai 24 Juni. “Lihat saja Pilkada DKI Jakarta. Orang sudah berkampanye pasang spanduk, poster, baliho, billboard, iklan di mana-mana. Betapa banyaknya,” kata Ferry kepada penulis pada pertengahan Mei 2012.

Tak semua metode

Kendati masa kampanye lebih lapang, tak semua metode kampanye boleh digunakan. Pada Pemilu 2009 lalu, yang boleh digelar full selama sembilan bulan hanya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, serta kegiatan lain yang tak melanggar aturan.

Kampanye rapat umum dan beriklan hanya boleh tiga pekan terakhir.

Sementara, metode kampanye rapat umum, yang biasanya disertai show of force berupa pengerahan massa besar-besaran untuk arak-arakan dan kampanye di lapangan terbuka disertai dangdutan, tetap hanya boleh digelar tiga pekan terakhir di masa kampanye.

Untuk Pemilu 2014, terjadi sedikit perubahan. Metode kampanye dengan beriklan di media massa, yang semula diperbolehkan sepanjang masa kampanye, kini hanya diperbolehkan pada tiga pekan terakhir, bersama kampanye rapat umum. Alhasil, partai dan caleg-calegnya, serta perseorangan calon anggota DPD, tidak bisa beriklan sepanjang 15 bulan. Beriklan di media hanya boleh dilakukan pada 16 Maret sampai dengan 5 April 2014.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here