Indonesia Butuh E-Voting?

0
425

Belum ada studi kelayakan e-voting di Indonesia, pengalaman pun baru tingkat dusun.

Gagap teknologi alias gaptek. Sindiran itu sampai hari ini melanda para legislator di Senayan. Stigma tak enak itu muncul karena keengganan mereka menggunakan perangkat teknologi, saat memutuskan sebuah persoalan lewat pemungutan suara (voting).

Photo: Geralt/Pixabay

Jusuf Kalla pernah bercerita soal itu, saat membuka sebuah acara bertopik e-government di DPP Partai Golkar, Januari 2008 silam. “Anggota DPR adalah yang paling tidak percaya teknologi,” katanya.

Konteks pernyataan JK adalah karena anggota DPR/MPR tidak berani menggunakan perangkat elekronik untuk memilih Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 silam. Padahal, perangkat itu sudah tersedia. ”Tinggal pencet tombol,” katanya.

Sampai saat ini, DPR memang belum memperlihatkan keberanian menerapkan teknologi itu. Mereka tetap menggunakan cara manual: menulis di kertas, lalu berjalan menyusuri deretan bangku untuk memberikan suaranya di kotak suara. Perangkat elektronik yang dibiayai negara itu pun mubazir.

Meski demikian, sebagian anggota DPR mulai berani tampil dengan gagasan yang melompat jauh ke depan. Yaitu, menerapkan electronic voting (e-voting) pada skala raksasa, yaitu pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kok berani? Ini berkat studi banding, saudara-saudara.

Mesin e-voting India

Pada 1-7 Mei 2011 lalu, sepuluh anggota Komisi II DPR, berkunjung ke India, dipimpin Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar). Di sana, mereka terpesona pada mesin e-voting buatan India dan cerita sukses di baliknya.

Betapa tidak. Satu mesin e-voting berharga 200 dolar AS per unit, atau sekitar Rp 1,9 juta. Tapi, saat ditempatkan di satu TPS, mesin itu mampu melayani 1.500 pemilih. Dan, negara demokrasi terbesar di dunia yang memiliki 700 juta pemilih itu, berhasil menerapkannya.

Mesin e-voting India. Photo: Election Commission of India

Bandingkan dengan pemilu dengan cara manual di Indonesia, yang menggunakan surat suara terbuat dari kertas yang dicoblos atau dicontreng. Dibuka enam jam, dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00, satu TPS hanya mampu meladeni 300 sampai 500 pemilih.

Total pemilih terdaftar di Indonesia, pada Pemilu 2009 lalu, sekitar 171 juta jiwa. Secara logika, dibanding cara manual di Indonesia, e-voting jelas efektif dan efisien.

Tanpa surat suara, tanpa kotak suara, dan hasil pemilu bisa diketahui secepat quick count yang digelar sejumlah lembaga seperti LSI. Sebab, saat TPS ditutup, hasil pemilu secara nasional, langsung bisa diketahui, karena sudah tertabulasi.

Maka, pulang dari India, soal itu langsung bergulir serius. Pada Selasa (24/5/2011) lalu, Komisi II menggelar rapat kerja, dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak seperti biasa, raker hari itu langsung dihadiri Duta Besar RI untuk India, Andi M Ghalib mantan jaksa agung era Habibie.

Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, juga KPU, mengidamkan e-voting bisa di terapkan pada Pemilu 2014. Dan, pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, diusulkan sebagai salah satu arena uji cobanya. Dan, itu adalah kesimpulan raker hari itu. Kebetulan DKI juga sudah menerapkan KTP ber-chip, alias e- KTP seperti di India dan Jembrana.

Jauh sebelum raker itu, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, telah mengatakan e-voting seharusnya sudah bisa diterapkan tahun 2014. Sebab, e-voting memberikan banyak kemudahan dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, selain menghemat anggaran.

Ini masih lebih murah dibandingkan pemilu kita yang membutuhkan 13,64 dolar AS atau sekitar 156 ribu per orang dalam Pemilu 2009 lalu

Nuruf Arifin

Soal kunjungan ke India, diunggah di situs pribadi dua anggota Komisi II yang berangkat ke India, yaitu Nurul Arifin dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Keduanya dari Fraksi Golkar. Nurul Arifin menulis, ada baiknya e-voting mulai serius untuk diaplikasikan di Indonesia, dimulai dari pilkada.

“Konsekuensinya, kita harus menyiapkan SDM yang menjalankan alatnya. Kebutuhan listrik untuk menjalankan alat tersebut bisa digantikan generator. Ini masih lebih murah dibandingkan dengan dana pemilu kita yang membutuhkan 13,64 dolar AS atau sekitar Rp 156 ribu per orang dalam Pemilu 2009 lalu,” kata Nurul mengutip data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Independent Monitoring Organization (IMO).

Dasar hukum e-voting

Raker Komisi II itu menjadi semacam gong dari berbagai upaya untuk menerapkan e-voting di Indonesia. Langkah ke arah itu sudah dimulai oleh Kabupaten Jembrana, Bali, yang menerapkan e-voting pada tingkat pemilihan kelihan banjar dinas alias kepala dusun.

Sukses di pilkadus, Jembrana mencoba menerapkan dalam pilkada. Tapi, karena UU No 32/2004 tentang Pemeritahan Daerah tak memungkinan e-voting untuk pilkada —karena Pasal 88 hanya membolehkan mencoblos— Bupati Jembrana, Prof Dr Drg I Gede Winasa, bersama 20 kepala dusun pun menguji materi UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

Bukan hanya karena melanggar hak-hak konstitusional untuk mengembangkan teknologi, dan telah dipraktikkan di pilkadus, ke-21 pemohon saat itu mengklaim metode e-voting ditaksir bisa menghemat anggaran. Nilainya Rp 11 miliar. Bukan jumlah yang kecil untuk sebuah kabupaten.

Pada 30 Maret 2010 lalu, MK mengabulkan e-voting dengan catatan: terpenuhinya syarat kumulatif. Yaitu, tidak melanggar lima asas pemilu: luber dan jurdil. Selain itu, daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta masyaratnya siap.

MK mengabulkan e-voting dengan catatan: terpenuhinya syarat kumulatif.

Setelah terbuka untuk pilkada, maka mimpi menerapkan e-voting untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden pun tinggal perlu upaya lanjutan. Yaitu, lewat revisi UU Pemilu dan UU Pilpres. Jembrana menggunakan teknologi Direct Recording Electronic (DRE).

DRE ini adalah yang umum digunakan negara-negara yang menerapkan e-voting. Bedanya, India menggunaan panel elektronik, sedangkan Jembrana menggunakan layar sentuh (touch screen). Tak heran bila harga e-voting Jembrana lebih mahal. Menurut versi Ketua KPU, sekitar Rp 20 juta per unit, sedangkan versi lain dari Pemkab Jembrana, Rp 10 juta per unit.

Ketua KPU mengaku sudah menghitung biayanya bila diterapkan di 500 ribu TPS di Indonesia. Jika biayanya seperti Jembrana, maka uang yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun. Sementara harga electronic voting machine India, bisa sepersepuluhnya.

Photo: Election Commission of India

Tapi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), juga sudah mendesain mesin e-voting yang teknologinya diklaim lebih maju dari India. Harganya, dua setengah kali lipat. “Sekitar Rp 5 jutaan,” kata Kepala Program E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru kepada penulis, Mei 2011 lalu.

Persoalannya, bisa jadi DPR, pemerintah, KPU, dan masyarakat antusias; teknologi dan anggaran tersedia; tapi apakah kita betul-betul siap? Sebab, jangankan diterapkan dalam pilkada dan pemilu, even-even kecil pun tak berani menerapkannya.

Voting di rapat paripurna DPR, pemilihan ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, hingga suksesi di Keluarga Mahasiswa ITB, adalah arena-arena di mana e-voting ditampik. Ini menandakan adanya sebuah krisis trust yang parah!

Pengalaman e-voting di Indonesia pun praktis hanya ada di tingkat dusun. Sebab, Jembrana-yang telah menerapkan sistem kependudukan online dan e-KTP, ternyata tak jadi menerapkan pada Pilkada 2010, kendati MK sudah membukakan pintu. Sebab, Jembrana tak mampu memenuhi syarat kumulatif MK, sehingga tetap menggunakan cara manual: mencoblos.

DPR memang telah melakukan studi banding ke India. Tapi, studi banding ala Senayan yang masih identik dengan jalan-jalan itu, tentu belumlah setara dengan sebuah comparative study serius. Apalagi, sampai saat ini, belum ada satu pun studi kelayakan (feasibility study) soal e-voting yang pernah dilakukan. Jika pengalaman minim, dan studi kelayakan tak pernah dilakukan, mungkinkah sistem ini layak diterapkan dalam pilkada dan pemilu? ■

Metode E-Voting

1. Sistem pemindaian optik

Kertas diberikan tanda pemilihan dan kemudian direkam dan dihitung secara elektronik. Pencetakan surat suara yang dapat dipindai dengan optic membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa juga disebut sebagai e-counting.

2. Sistem Direct Recording Electronic (DRE)

Pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layer sentuh atau panel/papan suara elektronik. Rekaman pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke Pusat.

3. Internet voting

Pemilih dapat memberikan hak suaranya melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan yang handal.

Sumber: BPPT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here