Hitam Putih Politik Uang

0
250

Sebuah tawaran uang atau apapun, bisa ditelusuri motifnya.

“Ambil uangnya, jangan pilih partainya.” Demikian syair gubahan almarhum Franky Sahilatua, saat melakukan kampanye antipolitisi busuk, menjelang Pemilu 2004. Sikap yang kian banyak mendapatkan gugatan. Banyak yang berpendapat perlu sikap lebih tegas menyikapi politik uang.

Betapa tidak. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa tingkat kerelaan masyarakat untuk menuruti kemauan pemberi uang, semakin besar. Dalam survei tahun 2005 lalu, responden yang menyatakan menerima uang dan mencoblos pemberi uang, masih 27,5 persen. Tapi, dalam survei 2010, jumlahnya naik 10 poin (percentage point), menjadi 37,5 persen.

Photo: wir_sind_klein/pixabay

Responden yang menyatakan menerima uang, tapi tak memilih orang yang memberi uang, kini tinggal 7,8 persen. Padahal, pada survei 2005 lalu, angkanya masih 13,2 persen.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kian permisifnya masyarakat terhadap politik uang.

Salah seorang yang pernah menyerukan sikap hitam putih dalam menghadapi politik uang, adalah pengamat politik, Alfan Alfian. Dalam kolomnya yang berajuk Demokrasi Sembako, di harian Pelita, dia mengaku termasuk salah seorang yang mempertanyakan syair Franki.

Berkata Alfan, “Kalau mau konsisten, maka mengapa tidak tolak saja uang mereka, dan jangan pilih. Sebuah tawaran uang atau apapun, bisa ditelusuri motifnya. Dan kalau ia tergolong money politics, maka itu adalah bagian dari penyuapan yang harus ditolak.”

Bukan karena kemiskinan

Pengamat ekonomi, Didik J Rachbini, mengatakan politik uang saat ini bisa marak, karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti makna dan filosofi demokrasi. Sialnya, para elite, alih-alih melakukan penyadaran, malah memanfaatkan kondisi tersebut. “Ketidaktahuan itu lalu diakali oleh para politikus,” katanya kepada penulis.

Karena itulah, Didik mengatakan masyarakat harus diberi penyadaran tentang bahaya politik uang bagi demokrasi dan masa depan bangsa. “Perlu dilakukan civic education tentang demokrasi yang benar, sehingga masyarakat memilih pemimpin yang terbaik, yang bisa membawa daerah atau negaranya menjadi lebih baik. Bukan pemimpin yang bisa membeli suara Rp 50 ribu, Rp 100 ribu,” tandasnya.

Didik menampik kemiskinan merupakan sebab utama maraknya politik uang. Yang utama, kata dia, adalah faktor perilaku dan kelembagaan. Faktor kelembagaan karena tidak adanya aturan keras yang membuat jera pemberi uang. Sementara, “Faktor perilaku karena mental yang terus tumbuh tanpa ada norma yang menghambat,” tandasnya. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here