Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019

0
451

Pilpres 2019 hanya berlangsung satu putaran karena syarat simple majority maupun sebaran suara sah di 18 provinsi mampu dipenuhi oleh pasangan calon.

Pemilu Presiden 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin. Kemenangan pasangan ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad, 30 Juni 2019, atau tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

KPU menetapkan pasangan capres-cawapres terpilih tersebut dengan Keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 01 (nol satu), Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara atau 55,50 % (lima puluh lima koma lima puluh persen) dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian tertulis dalam Keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019.

Berdasarkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri. Sedangkan, pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, unggul di 13 provinsi.

Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri. Sedangkan, Prabowo– Sandi unggul di 13 provinsi.

MK memutuskan hasil pilpres tersebut pada Kamis 27 Juni 2019, dengan Putusan Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019. Dalam amar putusannya, MK menyatakan: “Mengadili: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

Sebelum penetapan hasil penghitungan pilpres, sempat mencuat perdebatan: apakah berlangsung satu putaran atau dua putaran. Karena, dalam konstitusi dinyatakan capres-cawapres tak cukup menang dengan suara terbanyak, tapi juga harus persebaran wilayah.

Hal tersebut tertulis dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945.

  • Ayat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
  • Ayat (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Yang berpendapat dua putaran beralasan,  capres-cawapre harus memenuhi kedua-duanya. Yaitu memenangkan suara mayoritas sederhana (simple majority) 50 persen plus satu, dan minimal 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 18 provinsi’

Sedangkan, yang berpendapat pilpres tetap hanya akan berlangsung satu putaran beralasan karena jumlah kontestannya hanya dua pasangan calon. Sehingga, menjadi tidak lucu kalau pasangan yang sama bertanding sampai dua kali.

Namun, perdebatan tersebut berakhir setelah syarat simple majority 50 persen plus satu maupun syarat persebaran dipenuhi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, yang menarik, syarat persebaran tersebut bukan hanya dipenuhi pasangan Jokowi-Ma’ruf, tapi juga mampu dipenuhi oleh pasangan Prabowo-Sandi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here