Frekuensi Publik, Jurnalisme Propaganda, dan Pesta Demokrasi

0
499

Jurnalisme propaganda didefinisikan Chomsky sebagai jurnalisme yang tidak menganut semangat memberikan pendidikan politik yang sehat, tetapi menjadikan dirinya sebagai political public relations para kandidat.

Saling sindir sempat mewarnai perhelatan Forum Pemred di Nusa Dua, Bali, 13 Juni 2013 lalu. Saat itu, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyentil penggunaan media untuk kepentingan pribadi pemiliknya, terutama televisi. “Kalau media cetak silakan saja. Karena setiap orang boleh membeli atau tidak membeli koran,” kata Dahlan yang juga pemilik jaringan media Jawa Pos Group di Nusa Dua, Bali, pada temu wicara pada Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia 2013, pertengahan Juni 2013.

Tak terlalu lugas kepada siapa kritik itu dialamatkan. Namun, di antara para pemimpin redaksi (pemred) yang hadir, ada bos Media Grup, Surya Paloh. Sebenarnya, pada acara tersebut, ada pemilik grup media televisi lainnya yang diundang, yaitu Hary Tanoesoedibjo. Namun, yang bersangkutan batal hadir.

Surya Paloh bereaksi. Dalam clossing remarks, dia mengatakan akan menjual stasiun televisi miliknya. “Kalau saya jual, maka saya akan bisa terus-terusan muncul di televisi,” kata Ketua Umum Nasional Demokrat.

Televisi, memang masih merupakan media massa paling berpengaruh. Berbagai penelitian mendapati hampir 90 persen masyarakat Indonesia menonton televisi. Tayangan-tayangannya masuk ke ruang-ruang paling pribadi, dari ruang keluarga hingga kamar tidur.

Alasan hampir serupa dengan Dahlan Iskan, disampaikan oleh dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Nina Mutmainnah Armando. Karena media penyiaran demikian kuatnya memengaruhi publik, dia meminta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, termasuk pemilik media.

“Sekarang yang harus diingat adalah prinsip bahwa media penyiaran memakai frekuensi milik publik dan harus digunakan untuk kepentingan publik saja,” kata Nina kepada penulis akhir September 2013.

Regulasi penyiaran di Indonesia telah menegaskan bahwa frekuensi merupakan milik publik. Undang-Undang Penyiaran di Indonesia pun, telah menganut berbagai prinsip penting seperti keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi (diversity of content). Namun, napas demokratis dalam berbagai regulasi tersebut, bak bertolak belakang dengan kecenderungan perkembangan media di Tanah Air.

Media Dikuasai Selusin Kelompok

Dalam Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia, Nugroho, Putri, dan Laksmi, menemukan hanya 12 kelompok yang menguasai media-media utama di Tanah Air. Merekalah yang mengendalikan isi siaran maupun bacaan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemusatan industri media, tulis mereka, terjadi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia.

Tapi, mereka menilai oligopoli tersebut sudah membahayakan hak warga negara atas informasi. Dan, itulah yang kemudian terjadi. Ketika sejumlah pemilik media besar berafiliasi dengan politik, bahkan menjadi ketua umum partai, serta berniat menjadi capres/cawapres, persoalan pun menjadi runyam.

Nugroho dkk menyatakan ada persepsi umum yang semakin berkembang bahwa kepentingan pemilik-pemilik media ini telah membahayakan hak warga negara terhadap media. Karena, mereka menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik. “Sebagai alat untuk kekuasaan, media menanggung bias yang tidak dapat dihindari karena adanya intervensi dari pemilik media.”

Mengutip Bill Kovach, Ardinda Sinulingga, koordinator Badan Pekerja Indonesia Media Watch (IMW), menyatakan loyalitas jurnalis mestinya bukan pada pemilik media, tapi kepada warga negara. “Kovach merekomendasikan peran media sebagai watchdog journalism atau anjing penjaga yang secara sederhana menempatkan media dan jurnalis sebagai the monitor of power, bukan agent of power,” tulisnya di situs web IMW.

Ardinda menyatakan, Pemilu 2014 akan menjadi ujian kredibilitas media dan jurnalis dalam menerapkan jurnalisme politiknya. Apakah menjadi kekuatan kontrol sosial dan melakukan pendidikan politik bagi warga negara, atau identik dengan jurnalisme propaganda. “Jurnalisme propaganda didefinisikan Chomsky sebagai jurnalisme yang tidak menganut semangat memberikan pendidikan politik yang sehat, tetapi menjadikan dirinya menjadi political public relations para kandidat,” tandasnya.

Bergerak ke ekstrem yang lain

Apa itu frekuensi, yang merupakan benda publik? Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 1, angka 8, mendefinisikannya sebagai berikut: “Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.”

Photo: InspiredImages/Pixabay

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Idy Muzayyad, menyatakan frekuensi publik ini adalah termasuk kategori kekayaan alam yang dimaksud di Pasal 33, Ayat (3) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam soal penggunaan frekuensi publik itu, Indonesia bak bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Dulu, di era Orde Baru, pemerintah mengatasnamakan negara mengendalikan sumberdaya ini. Seperti tertulis di Pasal 7 UU No 24/1997 tentang Penyiaran: “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.” Nyatanya, Media penyiaran saat itu menjadi instrumen kekuasaan, dan digunakan untuk kepentingan penguasa.

Reformasi kemudian membuatnya kembali ke khittah. Lewat revisi UU Penyiaran, digarisbawahi secara tebal bahwa frekuensi adalah milik publik. Jangkauan pemerintah dan kekuasaan untuk mengendalikannya dijauhkan. Televisi Republik Indoneia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), yang selama berbilang dekade menjadi corong penguasa, juga diubah menjadi lembaga penyiaran publik (LPP).

Namun, ternyata, ada kecenderungan perkembangan konglomerasi media, yang luput diantisipasi. Akibatnya, belakangan, frekuensi milik publik ini kemudian banyak disalahgunakan oleh pemilik media. “Sekarang, justru yang lebih menakutkan adalah intervensi pemilik atau kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Sehingga media penyiaran itu digunakan sebagai media siarannya pemilik,” kata Nina Armando. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here