Formula Cespleng Pemilu Serentak (2): Presidensialisme Berkoalisi Chile versus Brasil

0
353

Indonesia di era reformasi adalah negeri seribu satu pesta demokrasi. Seperti layaknya pesta, suasananya riuh rendah, repotnya luar biasa, dan ongkos penyelenggaraannya pun berlipat. Ironisnya, pemerintahan hasil pesta itu tak selalu efektif. Apa solusinya? Pemilu serentak jawabannya!

Photo: politicalscience.nd.edu

Pemerintahan minoritas (minority government) atau pemerintahan terbelah (divided government). Ini merupakan kutukan bagi negara penganut pemerintahan presidensial, yang pada saat bersamaan menganut pemilu proporsional, dan sistem multipartai, seperti disampaikan Scott Mainwaring, dalam papernya yang bertajuk Presidentialism, Multipary System, and Democracy: The Difficult Equation.

Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian M Saiegh —dalam Government Coalition and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism— merekomendasikan pembentukan koalisi dengan konsekuensi bagi-bagi kursi menteri, untuk menyiasati minority government. Sehingga, pemerintah diasumsikan, dijalankan oleh partai yang mendapat kursi di kabinet, serta mendapat dukungan partai-partai itu di legislatif.

Koalisi yang dibangun di bawah presidensialisme umumnya rapuh (vulnerable).

Scott Mainwaring

Bila koalisi tak ditempuh, Cheibub dkk menilai presiden akan menghadapi kebuntuan atau deadlock. Agenda pemerintahannya akan terus terganggu, dan pemerintahan sulit efektif.

Dan, pembentukan koalisi seperti itulah yang membuat Chile lebih stabil ketimbang negara-negara lain. Presiden Chile periode 2010-2014, Sebastian Pinera, juga menempuh cara itu. Solusi seperti ini pula yang ditempuh Indonesia lewat pembentukan Sekretariat Gabungan. Mungkin karena itulah, desain gedung baru DPR –yang gagal dibangun– mencontek habis gedung DPR Chile.

Tapi, Mainwaring mencatat, koalisi yang dibangun di bawah presidensialisme, adalah sesuatu yang complicated, dan umumnya rapuh (vulnerable). Sebab, tak seperti sistem parlementer –di mana partai mayoritas atau koalisi partai mayoritas yang otomatis memerintah—, koalisi dalam sistem presidensial tidak terinstitusionalisasi.

Photo: Creative Common

Alhasil, untuk menghindari kebuntuan dan konflik hebat eksekutif-legislatif, Mainwaring menyimpulkan, presidensialisme hanya cocok disandingkan dengan sistem dua partai. Sebab, sistem dua partai memfasilitasi lahirnya pemerintahan yang juga mendapat suara mayoritas di parlemen. Selain itu, polarisasi ideologi juga tidak terlalu tajam.

Tapi, belakangan, Mainwaring mendapat banyak kritik. Sebab, fenomena divided government ternyata juga bisa terjadi di negara yang menerapkan kombinasi presidensialisme-dwipartai. Contoh yang paling nyata adalah Amerika Serikat. Di negara kampiun demokrasi ini, jika eksekutif dikuasai Partai Demokrat, biasanya parlemen (terutama majelis rendahnya) dikuasai Partai Republik, begitu pun sebaliknya.

Fenomena shutdown pemerintah AS per 1 Oktober 2013 –akibat dijegalnya Obamacare oleh kongres yang dikuasai Partai Republik– adalah salah satu contohnya. Apatah lagi di negara multipartai yang pemerintahannya minoritas?

Terobosan Brasil: menata jadwal pemilu

Namun, sebuah jalan keluar kemudian mencuat ke permukaan. Hanya empat tahun setelah Mainwaring meluncurkan tesisnya, sebuah preseden baru terjadi di Brasil. Negara bola ini, membuktikan bahwa presidensialisme dengan multipartai dan sistem proporsional —seperti halnya di Indonesia— ternyata bisa stabil. Caranya, dengan melakukan pemilu serentak.

Sejak 1994, Brasil mengorting masa jabatan presiden menjadi empat tahun –dari semula lima tahun—, sehingga pilpres bisa digelar serentak dengan pemilu legislatif. Hasilnya, adalah bekerjanya coattail effect: hasil pemilu presiden menjadi kongruen dengan hasil pemilu legislatif. Dampaknya, Brasil berhasil keluar dari kutukan divided government atau minority government.

Kongres Nasional Brasil. Photo: Eurico Zimbres/Creative Common.

“Sejak saat itulah Brasil menjadi stabil dan tidak ada lagi pemerintahan yang dijatuhkan di tengah jalan seperti sebelumnya. Dan, 15 tahun kemudian, Brasil bangkit menjadi kekuatan baru yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), lima negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia. Di sinilah tesis Shugart terbukti, bahwa jika waktu penyelenggaraan pilpres dibarengkan dengan pemilu legislatif, akan menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, terbukti,” kata Ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto.

Pengalaman Brasil menginsiprasi banyak negara lain di Amerika Latin. Mark J Payne dalam Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, mencatat saat ini sebagian besar negara di Amerika Latin telah menggelar pemilu serentak. Brasil dan Chile, sama seperti Indonesia: menganut presidensialisme-multipartai-sistem proporsional. Sekarang tinggal Indonesia mau berkiblat ke mana: Chile atau Brasil? ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here