Formula Cespleng Pemilu Serentak (1): Keluar dari Kutukan Pemerintahan Minoritas

0
373

Indonesia di era reformasi adalah negeri seribu satu pesta demokrasi. Seperti layaknya pesta, suasananya riuh rendah, repotnya luar biasa, dan ongkos penyelenggaraannya pun berlipat. Ironisnya, pemerintahan hasil pesta itu tak selalu efektif. Apa solusinya? Pemilu serentak jawabannya!

Photo: Mohammed Hassan/Pixabay

Ada cukup banyak manfaat pemilu serentak ini. Selain dipercaya bakal mengefisienkan biaya pemilu secara signifikan, pemilu serentak juga diyakini bakal menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif, membuat pemilih lebih rasional dalam melaksanakan hak pilihnya, hingga mengurangi beban penyelenggara pemilu.

Manfaat lainnya, rakyat tak selalu disibukkan pesta demokrasi. Saat ini, rakyat bisa tujuh kali bolak-balik ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengikuti pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) putaran pertama, pilpres putaran kedua, pemilukada gubernur putaran pertama, pemilukada gubernur putaran kedua, pemilukada bupati/walikota putaran pertama, dan pemilukada bupati/walikota putaran kedua.

Tensi panas di perhelatan yang sambung menyambung itu membuat konflik politik berkesinambungan, karena pesta demokrasi terus berputar di seantero wilayah Tanah Air. Semua itu diwarnai kampanye yang baik maupun black campaign, pengerahan massa untuk berpawai dan berkumpul di arena kampanye, demonstrasi, hingga penyerangan dan pembakaran kantor KPU. Kebanyakan perhelatan itu pun berakhir menjadi sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Lalu, solusi seperti apa yang bisa ditawarkan pemilu serentak? Dengan pemilu serentak, rakyat tak perlu tujuh kali ke TPS dalam lima tahun. Mereka cukup datang sekali hingga empat kali ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam lima tahun, bergantung skenario pemilu serentak seperti apa yang nanti diterapkan.

Coattail effect

Tapi, dari sejumlah manfaat penyelenggaraan pemilu serentak, yang diyakini sebagai prioritas nomor satu, adalah mengefektifkan pemerintahan. Sebab dengan penyelenggaraan pemilu serentak, sesuai pengalaman empiris sejumlah negara, seperti Brasil, mampu menciptakan apa yang disebut sebagai coattail effect atau efek ekor jas: pemilih memilih presiden sekaligus memilih partai atau koalisi partai pendukung presiden tersebut.

Efek ini diyakni dapat menjawab problem besar di Indonesia, sejak reformasi bergulir. Sebab, tiga kali pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu 1999, 2004, dan 2009, hanya menghasilkan pemerintahan minoritas (minority government). Presiden terpilih berasal dari partai yang tidak meraih suara mayoritas di DPR.

Kabinet Persatuan Nasional. Photo: Public domain

Itulah yang terjadi dengan Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya, Megawati dengan PDIP-nya, serta SBY dengan Partai Demokratnya. Koalisi dibangun oleh ketiga presiden tersebut, namun rapuh belaka. Gus Dur bahkan jatuh di tengah jalan. Sedangkan, SBY yang menggandeng tujuh partai –yang menguasai 75 persen kursi parlemen– serta telah mengikat koalisinya dengan kontrak, juga tak membuat pemerintahannya aman dari ancaman impeachment, atau mudah menggolkan agendanya. Kasus Hak Angket Century, Mafia Pajak, atau gagalnya menaikkan harga BBM, adalah contoh paling nyata.

Pemerintahan terbelah

Kondisi ini disebut pula sebagai divided government atau pemerintahan terbelah. Ini adalah sebuah kutukan bagi negara penganut pemerintahan presidensial, yang pada saat bersamaan menganut pemilu proporsional, dan sistem multipartai, seperti Indonesia.

Scott Mainwaring, dalam papernya yang bertajuk Presidentialism, Multipary System, and Democracy: The Difficult Equation, yang diluncurkan September 1990, menilai kombinasi presidensialisme-multipartai-sistem proporsional, berbahaya bagi stabilitas demokrasi.

kombinasi presidensialisme-multipartai-sistem proporsional, berbahaya bagi stabilitas demokrasi.

Ilmuwan politik dari dari University of Notre Dame, itu, bukannya tanpa bukti lapangan. Dia telah meneliti semua negara penganut kombinasi presidensialisme-multipartai, sejak 1930 hingga 1990, dan menemukan hanya satu negara yang bisa stabil, yaitu Chile.

Mainwaring menegaskan, kondisi yang bak cacat bawaan ini, merupakan salah satu konsekuensi terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif, sehingga presiden terpilih bisa berasal dari partai peraih suara kecil di parlemen.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here