Floating Mass & Voters (1): Massa Mengambang, Cak Nur, dan ABRI

0
1275

Banyak hal yang mengambang hari-hari ini. Pemilih di Indonesia sebagian ternyata adalah pemilih mengambang alias (floating voters). Partai-partainya pun mengamblang alias floating party. Mengapa semua ini bisa terjadi? Adakah hubungannya dengan politik massa mengambang (floating mass) di era Orde Baru? Atau memang partai-partai di Indonesia yang semakin ditinggalkan pemilih setianya?

Photo: Alexander Lesnitsky/Pixabay

Dulu, Orde Baru menerapkan politik massa mengambang dengan paksaan, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Lewat UU tersebut, kepengurusan partai politik (PPP, PDI) dan Golkar di pangkas. Partai-partai tak diperbolehkan memiliki kepengurusan di tingkat desa dan kecamatan. Mereka hanya boleh memiliki kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kotamadya.

UU itu berdalih, agar kepengurusan partai politik dan Golkar sejajar dengan tingkat-tingkat lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, akan terbina hubungan dan kerja sama yang lancar antara lembaga perwakilan rakyat dengan partai politik dan Golkar.

Setelah hilangnya kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa, dibentuk lembaga komisariat. Itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU tersebut: “…di tiap kota kecamatan dan desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II….”

Tugas komisaris adalah menyampaikan dan melaksanakan kebijaksaan pengurus partai dan Golkar kecamatan dan desa. Juga, menyalurkan aspirasi masyarakat kecamatan dan desa kepada pengurus partai politik dan Golkar di tingkat II. Komisaris di kecamatan dibantu paling banyak lima orang, sedangkan komisaris di desa dibantu paling banyak empat orang.

Dan, semua pun sudah mafhum, kebijakan ini sejatinya muslihat belaka. Ketika PPP dan PDI kehilangan akar struktural di tingkat grass root, Golkar yang merupakan the ruler’s party, leluasa bergerak berkat sokongan birokrasi dan militer.

Cak Nur, ABRI, dan Floating Mass

Dari mana ide massa mengambang ini berasal, dan apa maknanya? Konon, gagasan ini berasal dari cendekiawan Nurcholish Madjid. Namun, dalam wawancaranya dengan Anas Urbaningrum —yang dimuat dalam bukunya Islamodemokrasi; Pemikiran Nurcholish Madjid— Cak Nur mengatakan dia hanya memopulerkan istilah itu. Konsep massa mengambang, jelas Cak Nur, sudah dibicarakan pada Seminar Angkatan Darat tahun 1966.

Anas menulis, massa mengambang yang dipopulerkan Cak Nur sebenarnya merupakan sebuah ide demokratik yang berbasiskan pada logika kehidupan kepartaian modern di Barat. Ide dasarnya, pilihan masyarakat haruslah dilakukan secara sadar dan rasional. Bukan pilihan ikut-ikutan dan emosional. Karena itu, setiap saat orang bisa mengalihkan pilihan politik dari partai tertentu kepada partai lainnya yang dipandang lebih mampu memperjuangkan kepentingannya.

Konsep massa mengambang dimanfaatkan untuk memotong relasi partai dengan rakyat.

Dengan demikian, konsep massa mengambang bisa menjauhkan masyarakat dari pilihan-pilihan politik yang cenderung emosional, romantik, dan fanatik buta. Tapi, gagasan itu kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan depolitisasi masyarakat, serta memotong relasi politik antara partai dengan rakyat, khususnya di pedesaan.

“Dengan kebijakan ini, maka partai politik kehilangan akar rumputnya, basis politiknya yang paling bawah. Pada saat itulah Golkar, dengan memanfaatkan jalur birokrasi, mampu mengendalikan dinamika politik di tingkat bawah. Inilah yang menjadi benteng rezim otoritarian Orde Baru selama hampir tiga dasawarsa,” papar Anas.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here