Efek Ekor Jas Pemilu 2019: Masih Menunggu Godot

0
313

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu serentak, adalah memperkuat sistem presidensial. Karena, dalam pengalaman berbagai negara, penyelenggaraan pemilu presiden berbarengan dengan pemilu legislatif, akan menciptakan coattail effect atau efek ekor jas. Namun, melihat hasil Pemilu 2019, tampaknya para penunggu efek ekor jas harus kecewa. Karena, ternyata mereka masih menunggu Godot.

Photo: State Dept./D.Thompson/share.america.gov

Mengapa? Karena, suara dan kursi partai peserta Pemilu 2019 ini, mirip belaka dengan Pemilu 2014 lalu –ketika pemilu legislatif dan pemilu masih dipisah. Dari sembilan partai peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold), lima partai suaranya naik, dan empat partai suaranya turun. Tapi, selisihnya rata-rata kecil belaka, hanya 1,46 persen dibanding pemilu sebelumnya. Dapat dikatakan pemilu serentak dan teori coattail effect-nya nyaris nggak ngefek.

Gerbong dan lokomotif

Sebelum mengupas lebih jauh mengapa sang coattail effect ingkar janji dalam pemilu serentak 2019, mari kita bahas sedikit apa itu the so called efek ekor jas. Coattail effect, atau selengkapnya adalah presidential coattail effect, adalah kecenderungan pemilih untuk memilih partai/koalisi partai yang sama dengan capres-cawapres yang dipilihnya. Dalam hal ini, yang dipercaya sebagai lokomotif adalah figur capres dan/atau cawapresnya, sedangkan partai-partai pengusungnya dapat diandaikan sebagai gerbong yang ditarik ekor jas sang kandidat.

Efek ekor jas ini memang sudah terbukti di negara-negara yang menyelenggarakan pemilu serentak. Mulai dari Amerika Serikat, Brasil, hingga Turki. Ada satu hal yang pasti di sana, yaitu berbanding lurusnya suara yang diraih dalam pemilu eksekutif dan pemilu legislatif: jika yang terpilih sebagai presiden adalah si A, maka partai atau koalisi partai pendukung si A akan juga meraih suara mayoritas di parlemen. Makin tinggi asosiasi partai terhadap capres atau cawapres tertentu, maka makin besar peluang partai itu menangguk insentif elektoral dari coattail effect.

HASIL PEMILU 2019: KURSI PARTAI YANG LOLOS AMBANG BATAS

Inilah yang menjelaskan mengapa dalam survei-survei sejak akhir tahun 2017 hingga per tengahan tahun 2018 ini, elektabilitas PDIP dan Gerindra selalu bertengger di posisi pertama dan kedua. Sebab, PDIP diasosiasi kan dengan Jokowi, sedangkan Gerindra diasosiasikan dengan Prabowo.

Dalil itu pula yang menjelaskan mengapa dalam pembentukan pasangan capres-cawapres berlangsung alot. Masing-masing partai pendukung capres-cawapres, menghendaki kader partainya yang dipilih menjadi cawapres pasangan Jokowi maupun Prabowo. Sebab, yang punya ekor jas untuk menarik elektabilitas partai memang bukan hanya capres, tapi juga cawapres.

Hampir semua partai pendukung Jokowi maupun Prabowo menghendaki kadernya menjadi cawapres. Sesuatu yang membuat partai-partai sekoalisi justru terancam. Walhasil, untuk menenteramkan partai-partai dalam koalisinya, baik Jokowi mau pun Prabowo mengambil jalan tengah dengan memilih capres nonpartai. Jokowi memilih Ma’ruf Amin, sedangkan Prabowo memilih Sandiaga Uno –yang saat dipilih mengambil langkah mundur dari anggota Gerindra, demi menetralisir efek ekor jasnya.

Faktor sistem kepartaian dan sstem pemilu?

Lalu, mengapa sistem pemilu serentak di Indonesia tidak berhasil menciptakan coattail effect yang merupakan syarat penting untuk menuju efektivitas sistem presidensial, karena kelak hanya akan memunculkan beberapa partai dominan? Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem multipartai dan system pemilu proporsional terbuka (open list-proportional representation).

Sebenarnya, jika yang diterapkan adalah sistem proporsional tertutup, efek ekor jas tersebut masih mungkin bekerja dengan baik, seperti halnya pemilu serentak Turki pada tahun 2018 lalu. Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan meraih 52,59 persen suara. Sedangkan partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), meraih 42,56 persen suara, yang setelah dikonversi menjadi 49,17 persen kursi parlemen.

Dengan demikian, Erdogan tak perlu membuat koalisi besar. Cukup menggandeng satu partai ke dalam Koalisi Kerakyatan, dalam hal ini Partai Gerakan Nasional (MHP), maka suara dan kursinya di parlemen menjadi mayoritas. MHP sendiri meraih 11,1 persen suara atau 8,17 persen kursi.

Tapi, Indonesia telah lama meninggalkan sistem proporsional tertutup (closed list). Indonesia, sejak tahun 2004 lalu, telah menerapkan sistem proporsional terbuka (open list). Inilah yang membuat hasil pemilu di Indonesia menjadi sangat terfragmentasi. Dan, apa yang terjadi di Indonesia ini, sama belaka dengan yang terjadi dengan Brasil dan Chile. Seperti halnya Indonesia, kedua negara di Amerika Latin ini juga menerapkan kombinasi presidensialisme-multipartai-open list, dan sama-sama tak menghasilkan coattail effect yang diharapkan.

Peneliti dari Universitas Brasil, Andre Borges dan Mathieu Turgeon, dalam papernya bertajuk Presidential Coattails in Coalitional Presidentialism, mengatakan kombinasi koalisi multipartai dan open list inilah yang menjadi biang kerok tak bekerjanya coattail effect di Brasil dan Chile. Bukan sama sekali membuatnya tak bekerja, memang, tapi pembentukan koalisi dan open list, membuat efek ekor jas menjadi tersebar, atau menghasilkan diffusive coattail effect.

Efek ekor jas yang tersebar ini, tak akan kunjung menguatkan sistem presidensial. Bahkan, akan terus mengawetkan sistem presidensial bercita rasa parlementer. Padahal, salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu serentak, adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here