E-Voting? Jangan Mengambil Risiko yang tak Pasti!

0
381
Photo: Dokumen Pribadi/Facebook

Basuki Suhardiman adalah salah seorang pencetus penghitungan suara lewat perangkat teknologi informasi (real count) yang dimulai pada Pemilu 2004. Kendati pernah mencetuskan gagasan baru dalam perpemiluan Indonesia, dia menilai Indonesia belum perlu mengadopsi e-voting. Apa alasannya? Mei 2011 lalu penulis mewawancarai mantan sekretaris Tim IT KPU 2004 ini. Berikut petikannya:

Kapan e-voting bisa diterapkan di Indonesia?

E-voting masih agak susah. Bukan secara teknologi tidak bisa dilakukan, tapi ini masalah building trust. Nature dari kondisi di Indonesia yang tidak mudah untuk melakukan ini. Misalnya, kita harus siapkan lebih dari 500 ribu e-voting machine. Kalau satu mesin harganya Rp 7 juta? Katakanlah bisa di-reduce, paling tidak Rp 4 jutaan, tetap saja mahal. Kita harus menghitung cost benefit-nya. Selain mesin, link komunikasinya, back up office di belakang juga harus disiapkan.

Untuk 2014 Indonesia belum siap?

Belum. Harus ada upaya maksimum. Misalnya bagaimana KPU menyosialisasikan program ini, bagaimana membuat voters education bagi pemilih yang jumlahnya di atas 170 juta pada 2014. Itu bukan persoalan mudah. Amerika saja yang lebih dari 200 tahun merdeka, sebagian besar negara bagiannya masih menolak. Padahal, inti teknologi ada di sana. Apalagi, teknologinya (e-voting) belum proven secara total. Ini bisa dilihat dari banyak literatur.

Dulu, waktu membangun sistem IT KPU, e-voting sempat masuk pembahasan?

Tidak. Sengaja kami tidak mendesain e-voting, karena masih banyak lokasi TPS yang tidak ada listrik. Apalagi, kondisi geografis Indonesia beragam: laut, pulau, hingga ke daratan atau pegunungan.

Sistem real count KPU itu lebih baik dibanding e-voting?

Iya. Sistem ini bisa diverifikasi. Bahkan partai pun bisa mengawal dari TPS hingga ke pusat, menjadi tabulasi total. Paling tidak, bisa menekan kecurangan dan masyarakat bisa menerima hasil pemilu. Kalau tidak salah, Presiden SBY menerima penghargaan tahun 2005 atau 2006 karena Indonesia dianggap menyelenggarakan pemilu yang jujur dan fair, dan tools-nya, salah satunya adalah IT.

Menurut Anda, kita perlu menuju e-voting atau tidak?

Menurut saya tidak. Lha, Amerika saja rethinking. Kalau kita melakukan sesuatu kan harus ada studi banding, studi literatur. Salah satunya kita melihat dari Amerika yang masih tidak berani menggunakan e-voting sepenuhnya. Antara lain karena karena alasan teknis dan alasan prinsipil, yaitu sulit untuk bisa diverifikasi.

Sebaiknya juga, kita menggunakan standar-standar internasional. Selain itu, kita bisa melakukan suatu modelling sebelum memutuskan. Untuk Indonesia , yang secara teknologi dan kepercayaan masyarakatnya terhadap penyelenggara rendah, lebih baik tidak mengambil risiko terhadap hal-hal yang belum pasti.

Penerapan e-voting di Jembrana bisa dikatakan sucesss story dan embrio penerapan e-voting?

Yaa, sebagai penerapan awal iya. Tapi, apakah itu bisa di-scale up? Mungkin kita harus pikir seribu kali. Untuk skala terbatas dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggara, mungkin bisa diterapkan.

Anda kelihatan sangat skeptis terhadap e-voting

Bukan masalah skeptis, tapi kita realistis sajalah. Lebih baik energi kita gunakan yang efektif dan hasilnya juga membuat rakyat tenang

Kalau e-voting dipaksakan diterapkan 2014, apa kira-kira dampaknya?

Yang dulu 2009 pakai scanner saja gagal total. Padahal teknologi itu lumayan mature.

Terlepas dari semua faktor itu, kalau secara teoretis, tahun berapa kira-kira indonesia bisa menerapkan e-voting?

Mungkin 2024 bisa. Karena, pada tahun itu, insya Allah semua desa sudah tersambung dengan internet. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here