E-Voting Jangan Diterapkan Secara Ujug-ujug

0
227

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini Mashudi, menilai e-voting belum bisa diterapkan pada Pemilu 2014. Sebab, harus dipersiapkan matang. Mei 2011 penulis mewawancarai Titi. Berikut petikannya:

Photo: Dokumen Pribadi/Facebook

E-voting sudah bisa diterapkan di Indonesia?     

Dari riset Perludem, memang banyak pihak yang menghendaki penerapan e-voting. Apalagi, perkembangan teknologi di Indonesia sudah sedemikian rupa. Tapi, untuk menggunakan teknologi dalam konteks pemilu, harus ada studi kelayakan: kemampuan teknologi itu, penyelenggara untuk menggunakannya, kemampuan pemilih menyerap teknologi itu, dan kemampuan infrastruktur dan anggaran. Kalau itu sudah, kita bisa bicara menerapkan e-voting.

Pemilu itu kan soal representasi. Sekecil apapun suara, kemurniannya harus dijaga. Maka, keberadaan teknologi mestinya memastikan bahwa suara itu bisa tertransfer dengan baik sesuai aspirasi pemilih, sesuai prinsip one man, one vote, one value. Jadi, walaupun teknologinya tradisional, sepanjang intensi pemilih bisa diketahui, kami pikir tidak ada masalah.

Selama ini belum ada studi kelayakan?

Nah, itu yang kita sayangkan. Kita sih sudah ada beberapa kegiatan untuk itu. Bahkan, kita sudah mendorong KPU mengambil inisiatif melakukan feasibility study, melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, untuk membahas secara komprehensif, melihat dari berbagai aspek, yang menghasilkan rekomendasi.

Misalnya, Oke, e-voting kita gunakan, tapi bertahap untuk pemilukada dulu. Karena, pemilukada kan tidak mensyaratkan keserentakan secara nasional. Atau, misalnya, sebelum e-voting, kita mulai dulu dengan e-counting. Misalnya, seperti kemarin (Pemilu 2009) sudah dicoba dengan metode scanner.

Kalau targetnya jangka panjang, ini harus dipersiapkan secara matang. Kalau targetnya jangka pendek, kita di Perludem melihat 2014 kita belum bisa pakai e-voting. MK juga kan ngomong-nya begitu: e-voting konstitusional sepanjang aturan hukumnya tersedia, penyelenggara siap, perangkat siap, budaya pemilih siap, dan anggarannya siap.

Kalau belum ada feasibility study, kemungkinan gagalnya besar?

Bisa dibilang begitu. Filipina, sebelum menerapkan e-voting, sudah melalui tahapan-tahapan. Di Provinsi Moro dulu, dan sempat gagal. Lagipula metode e-voting itu banyak. Ada yang online, ada yang offline. Kita harus berpikir dulu. Untuk karakter masyarakat kita yang beragam, mau yang mana.

Di Filipina, metode e-voting seperti ujian yang menggunakan kertas yang ditandai pensil 2B, kemudian dimasukkan ke mesin scanner, lalu dikirim. Kalau yang offline, pemilih memilih, kemudian pilihan disimpan ke database, dan setelah ada sambungan internet, dikirim. Ada juga yang bersifat online, dari kantor dan rumah kita bisa memilih.

Kita paham terhadap concern BPPT untuk men-develop teknologi. Tapi teknologi itu harus memudahkan pemilih.

Di Banda Aceh, ada rencana menerapkan e-voting (dalam pilkada akhir 2011). Tapi, setelah simulasi, ternyata tidak sesederhana yang dikira. Salah satu alat sempat bermasalah. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Berarti harus ada teknisi. Paham nggak KPU-nya kalau ada yang seperti itu.

Dalam masalah e-voting ini, yang mengambil peran terdepan seharusnya penyelenggara pemilu, bukan provider teknologi atau perusahaan penyedia jasa. Di Filipina, misalnya, yang menjelas kan teknologi, mekanisme, dan lain-lain, justru orang dari provider-nya, sementara orang KPU-nya sekadar nonton. Mestinya KPU-nya yang harus paling menguasai, sehingga dia bisa memastikan bahwa cukup aman, tidak ada manipulasi, dan tidak ada permainan. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here