Demokrasi Indonesia yang Kian Kinclong

0
385

Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kedua fakta tersebut bukanlah berita baru. Tapi, bahwa Indonesia telah menjadi negara Muslim demokratis nomor satu di dunia, fakta ini bisa disebut dengan ungkapan “ini baru berita”.

Photo: Syaibatul Hamdi/Pixabay

Kabar baik itu datang dari laporan Indeks Demokrasi 2012 yang dipublikasikan Economist Intelligence Unit pada Maret 2013 lalu. Lembaga riset yang didirikan Economist Group —yang antara lain menerbitkan majalah The Economist— itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-53 dengan skor total 6,76. Economist meriset 165 negara dan dua wilayah teritorial.

Memang, dalam pengelompokan tipe rezim yang dilakukan Economist, Indonesia memang masih masuk kategori negara demokrasi bercacat (flawed democracy), belum negara demokrasi penuh (full democracy). Meski demikian, ranking dan skor Indonesia naik signifikan dibanding laporan Indeks Demokrasi 2011 yang dirilis awal tahun 2012 lalu. Saat itu, Indonesia masih ditempatkan di peringkat ke-60 dengan skor total 6,53.

Naik di laporan Economist Intelligence Unit

Peringkat dan skor Indonesia pada hasil riset 2012 ini juga merupakan yang tertinggi yang diraih Indonesia sepanjang Economist meluncurkan indeks demokrasi. Economist telah lima kali memublikasikan riset indeks demokrasi (lihat: Demokrasi Indonesian Menurut Riset Sejumlah Negara).

Tapi, peristiwa politik apa yang menyebabkan posisi Indonesia tiba-tiba melejit? Sayangnya, Economist tak memaparkan secuil penjelasan pun dalam laporannya yang bertajuk Democracy at A Standstill. Penyebab naiknya posisi Indonesia itu hanya terbaca pada peningkatan skor di dua dari lima item penilaian, yaitu partisipasi politik dan kebebasan sipil. Sedangkan, untuk tiga item lainnya, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, dan kultur politik, masih mandeg.

Apapun alasannya, yang jelas, naiknya peringkat dan skor, membuat Indonesia akhirnya menjadi negara Muslim paling demokratis dibanding negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sekadar catatan, dari 57 anggota OKI, hanya 54 negara yang masuk riset Economist. Tiga negara lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Maldives/Maladewa, dan Somalia, tidak termasuk.

Peta Negara Organisasi Konferensi Islam. Photo: Miihkali/Public Domain.

Pada riset tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih merupakan negara Muslim paling demokratis nomor dua di antara negara-negara anggota OKI. Posisi Indonesia kalah dari Suriname yang menempati posisi ke-54. Pada riset tahun 2012, Suriname –satu dari dua negara di benua Amerika yang masuk anggota OKI, bersama Guyana– terpuruk
di posisi ke-56.

Kini, Suriname yang menjadi negara Muslim paling demokratis nomor dua, berganti posisi dengan Indonesia. Peringkat berikutnya ditempati Malaysia, ranking ke-64: Senegal, ranking ke-74; Guyana, ranking ke-76; Benin, ranking ke-79; dan Turki, ranking ke-88 (selengkapnya lihat Laporan Indeks Demokrasi 2012).

Peningkatan signifikan dari sisi peringkat dan skor demokrasi ini, merupakan riak pertama dalam tiga tahun terakhir. Pada riset 2010 dan 2011, peringkat dan skor Indonesia dalam laporan Economist stuck belaka.

Stuck di laporan Freedom House

Tapi, ketika Economist merekam dinamika di Indonesia, lembaga lain yang lebih tua, yaitu Freedom House, masih belum mencatat adanya perubahan. Alhasil, dalam laporan Indeks Kebebasan 2013 yang bertajuk Democratic Breakthroughs in the Balance –yang merupakan hasil rekaman perkembangan pada 2012– Freedom masih memberi skor rata-rata 2,5 untuk Indonesia. Skor ini stuck selama delapan tahun, sejak laporan Indeks Kebebasan 2006.

Photo: ParentRap/Pixabay

Lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat, ini, terakhir kali menaikkan peringkat Indonesia pada laporan Indeks Demokrasi 2006. Skor Indonesia naik menjadi 2,5 dari sebelumnya 3,5. Naiknya skor Indonesia saat itu, sekaligus mengubah status Indonesia dari semula negara separuh bebas (partly free) menjadi negara bebas (free). Dalam laporannya, Freedom menyatakan naiknya skor dan status Indonesia karena keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden langsung pada 2004 dan berakhirnya konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tidak adanya perubahan pada peringkat dan skor Indonesia selama bertahun-tahun –baik dalam laporan Economist maupun Freedom House–sempat mendulang kritik dari dalam negeri. Guru Besar Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai stagnasi itu tidak masuk akal. “Yaa, nggak mungkinlah itu. Nggak riil itu. Kalau angkanya sama, mereka mengukur apa?” katanya.

Indeks Demokrasi Indonesia dan Asia

Tak seperti lembaga-lembaga luar yang menstatiskan skor dan peringkat Indonesia sedemikian lama, IDI mencatat dinamika dalam risetnya, meski –peningkatan dan penurunannya– tak terlalu signifikan, dan dengan demikian demokrasi Indonesia belum memuaskan. Pada laporan IDI 2009 skornya adalah 67,30. Tapi, pada 2010, menjadi 63,17. Dengan demikian, terjadi penurunan 4,13 poin.

Lalu, apa makna sekor 63,17 persen itu? Maswadi Rauf mengatakan angka itu merupakan indikator demokrasi Indonesia sudah baik. Tapi, “Bukan baik yang tinggi atau sangat baik. Itu baik yang rendah. Hampir buruk,” tandas salah seorang penggagas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu kepada penulis, awal tahun 2013 lalu.

Indeks Demokrasi Asia (IDA) pun demikian. Lembaga ini, juga mencatat pergerakan, meski tipis. Pada 2011, misalnya, IDA mencatat Indonesia mendapat skor 4,99. Tapi, pada laporannya tahun 2012, IDA mencatat skor Indonesia naik menjadi 5,27. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardani, menjelaskan, karena IDA baru dua kali diluncurkan, belum ada opini yang jelas tentang apa status Indonesia.

Meski demikian, dengan angka lima tersebut, Sri menilai rapor Indonesia masih merah. Yang paling buruk, terjadi pada aspek ekonomi. Sebab, aset-aset ekonomi kebanyakan masih dikuasai kelompok lama dengan kecenderungan mengkhawatirkan, karena mereka sudah merambah ranah politik.

IDA merupakan kerja konsorsium tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, Korea Selatan. Konsorsium ini dibentuk pada Agustus 2010. Di Indonesia, anggotanya adalah Puskapol FISIP UI dan Demos (Indonesia). Di Filipina, anggotanya The Third World Studies, University of Phillipinnes; dan, di Korea, anggotanya adalah Democracy and Social Movement, University of Sungkonghoe.

Sri Budi mengatakan asesmen terhadap demokrasi menjadi penting antara lain untuk melihat sejauh mana terjadi kemajuan atau kemunduran proses demokrasi di Indonesia, serta menemukan masalah-masalahnya untuk diperbaiki. “Demokrasi adalah proses menjadi yang berlangsung secara terus menerus,” katanya.

Tiga pendapat tentang demokrasi Indonesia

Sampai saat ini, soal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia memang masih memicu silang pendapat di kalangan ahli. Pusat Kajian Politik UI, mengutip Aspinall, menyatakan ada tiga pendapat dalam menilai demokrasi Indonesia.

Pertama, kelompok ahli yang menganggap demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi dengan baik, terutama bila dibandingkan dengan negara lain.

Demokrasi adalah proses menjadi yang berlangsung secara terus-menerus.

Kedua, yang berpandangan bahwa demokrasi di Indonesia hanya bersifat artifisial, karena struktur kekuasaan intinya tidak berubah dan para oligark pada masa Orde Baru masih dapat terus bertahan, bahkan mampu terus memanfaatkan negara untuk tujuan pengejaran rente.

Ketiga, yang berpandangan demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan namun mengalami ketimpangan yang disebabkan oleh beratnya masalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Penilaian mana yang benar, pengukuran-pengukuran dengan indeks demokrasi tampaknya akan mulai berguna untuk menjawabnya dengan data yang lebih konkret. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here