Dangdut, Genderang di Tengah Perselisihan Politik

0
531

“Seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh merupakan tahun perselisihan politik di Indonesia.” Demikian pendapat Indonesianis William Liddle, dalam tulisannya yang dirangkum oleh LP3ES dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik. Di tengah perselisihan politik itulah, musik dangdut tampil di panggung kampanye, seolah menjadi genderang perlawanan terhadap rezim berkuasa.

Photo: MIH83/Pixabay

Saat itu, dangdut berdiri di belakang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), representasi kekuatan politik Islam yang sedang muncul ke permukaan sebagai oposisi utama di kancah politik Tanah Air. PPP yang merupakan satu-satunya partai Islam, memang sedang kuat-kuatnya. Liddle mencatat fusi empat partai Islam —NU, Parmusi, PSII, Perti— ke dalam PPP, justru menjadi rahmat karena memudahkan menyatukan umat di belakang simbol Ka’bah.

Selain itu, banyak tokoh-tokoh Islam yang semula menolak fusi partai-partai Islam, akhirnya juga mendukung, bahkan berkampanye untuk PPP. Mulai dari tokoh-tokoh Masjumi seperti Moh Natsir dan Kasman Singodimedjo, hingga cendekiawan Nurcholish Madjid yang pada awal 1970-an menyatakan “Islam Yes, Partai Islam No”.

kekuatan PPP bersatu dengan mahasiswa, melawan Golkar dan ABRI

William Liddle

Cak Nur saat itu berkampanye untuk PPP yang merupakan partai Islam, dengan alasan “untuk memompa ban kempes”. Alasan serupa disampaikan Ketua Dewan Mahasiswa UI saat itu, Dipo Alam, yang juga mendukung PPP. “Saat itu, kekuatan PPP bersatu dengan mahasiswa, melawan Golkar dan ABRI,” tulis Liddle.

Semua itu semakin lengkap dengan hadirnya Rhoma Irama, yang popularitasnya juga sedang tinggi-tingginya, setelah sukses melakukan revolusi dangdut, dan didapuk sebagai superstar dangdut. Sejak Soneta berdiri pada 1973, Rhoma Irama menelurkan album dengan produktivitas tinggi, bahkan hingga dua album setahun. Album-album itu adalah Begadang (1973), Penasaran (1974), Rupiah (1975), Darah Muda (1975), Musik (1976), 135 Juta (1977), dan Santai (1977).

Plesetan Begadang untuk PPP

Pada Pemilu 1977, Rhoma antara lain menghentak dengan Begadang yang liriknya dipelesetkan menjadi: Menusuk boleh menusuk/Asal yang ada artinya/Menusuk boleh saja/Asal Ka’bah yang ditusuk…

Dan, tanggapan peserta kampanye PPP terhadap Rhoma Irama, segendang-seirama dengan popularitasnya di panggung-panggung komersial. “Luar biasa. Gemuruh lah sambutan masyarakat. Sangatsangat luar biasa. Setiap pementasan dangdut [di panggung kampanye], manusia sudah lautan,” tutur Rhoma Irama kepada penulis.

Pengamat sosial politik, Fachry Ali, mengatakan besarnya respons masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan Rhoma Irama, merupakan reward dari ketokohannya di tengah masyarakat. Sebab, dengan jenis musiknya yang merupakan transformasi musik keagamaan, dengan lirik-lirik yang menyuarakan persoalan-persoalan kalangan silent majority yang lintas etnik dan agama, membuat Rhoma Irama punya harga secara sosial politik.

Selain itu, Rhoma Irama pun, tampil bukan sekadar sebagai penghibur, melainkan seorang juru kampanye dan pendidik politik. “Dalam konteks itu, dia berhenti menjadi penyanyi dan berkembang menjadi ideolog. Nah, itu simetris ketika dia masuk ke panggung politik,” kata Fachry kepada penulis.

Andrew N Weintraub, professor musik dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, mengatakan lirik, musik, dan gaya pementasan Rhoma Irama, menyuarakan keinginan dan aspirasi terpendam rakyat. Tak sekadar itu. Rhoma Irama yang terjun di arena kampanye pun, “Berbicara dengan wibawa seorang pemimpin agama,” tulis Weintraub dalam bukunya Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia’s Most Popular Music.

Merebut Jakarta dan Aceh

Singkat cerita, masa kampanye berakhir. Rakyat pun berbondong ke bilik suara pada 2 Mei 1977. Hasilnya bikin rezim berkuasa geram. Betapa tidak, PPP berhasil merampas kemenangan Golkar di dua provinsi, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Kursi Golkar yang berjumlah 236 pada Pemilu 1971, berkurang menjadi 232. Total jenderal, Golkar kehilangan empat kursi.

Ini jelas merupakan kemunduran bagi Beringin. Sebab, pada Pemilu 1971, Golkar meraih kemenangan sempurna di 26 provinsi. Bahkan di provinsi-provinsi tertentu, Golkar begitu dominan. Di provinsi seperti Sulawesi Tenggara, misalnya, Golkar bahkan meraih seluruh kursi, tanpa menyisakan satu pun kepada sembilan peserta pemilu lainnya.

Tapi, pada Pemilu 1977, Golkar bukan hanya kehilangan dominasi di dua provinsi, tapi juga penurunan di 13 provinsi lainnya. Dan, suara itu tumpah ke PPP.

Meski demikian, sebenarnya, pihak PPP sendiri tidak puas dengan hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan dan intimidasi. Karena tidak puas pada kecurangan, wakil PPP di tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, enggan menandatangani berita acara penghitungan suara. Tiga daerah basis PPP itu memang dikerjai.

“Pemilihan umum tak lebih dari sekadar pertunjukan sandiwara. Pemerintah ingin menentukan pembagian suara menjadi 60-30-10 persen. Dengan cara bagaimana pun, kami tidak akan mampu bersaing dengan mereka,” demikian komentar seorang pejabat teras PPP seperti dikutip Liddle.

Rhoma Irama pun, menilai seharusnya PPP menang pada Pemilu 1977. “Kalau aturan mainnya benar, PPP yang menang. Di DKI aja kan PPP menang,” katanya.

Cekal dan kooptasi

Tapi, setelah dangdut turut mengharu-biru Pemilu 1977, rezim Orde Baru tak tinggal diam. Dangdut dan para penyanyinya dikooptasi. Tepat setahun setelah pemilu, atau tahun 1978, rancangan itu sempurna. Pemerintah membentuk organisasi musisi dangdut, dengan nama Yayasan Artis dan Musik Melayu Indonesia (YAMMI). Direktur pertamanya adalah Eddie Nalapraya, seorang purnawirawan jenderal, yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta. YAMMI didanai oleh Dinas Kebudayaan Jakarta.

Bagaimana nasib Rhoma Irama? Keberpihakannya di kubu yang berseberangan dengan pemerintah, harus dibayar mahal. Menteri Penerangan, Harmoko, melarang Rhoma Irama tampil di TVRI, yang merupakan satu-satunya stasiun televisi kala itu, terhitung sejak 1977. Di saat para musisi dangdut lainnya difasilitasi tampil di acara-acara musik TVRI, seperti Aneka Ria Safari, Rhoma Irama hanya bisa menontonnya dari layar kaca. Sungguh ter… la… lu….

Poster film Rhoma Irama. Photo: Wikimedia/Pixabay

Beruntung, cekal hanya di TVRI. Rhoma Irama masih tetap bisa disaksikan dari panggung ke panggung, juga dari bioskop ke bioskop, lewat film-filmnya yang juga terus bermunculan, dan meledak di pasaran. Antara lain film Gitar Tua, Darah Muda (1977); Berkelana I, Berkelana II, Begadang, Raja Dangdut (1978); Cinta Segitiga, Camelia (1980); Satria Bergitar (1984); hingga Menggapai Matahari (1986).

Rhoma Irama juga tetap produktif menelurkan album bersama Soneta, seperti Hak Azazi (1978), Begadang 2 (1979), Sahabat, Indonesia (1980), Renungan Dalam Nada (1981), dan Emansipasi Wanita (1983). Selain itu, album solo seperti Pemilu (1982), Lebaran (1984), dan Persaingan (1986).

Dicekal pemerintah, lagu-lagu Rhoma Irama di panggung kampanye justru semakin kritis.

Alhasil, kendati dicekal, mahkotanya sebagai Raja Dangdut, tetap bisa disandangnya. Padahal, cekal itu cukup lama, yaitu 11 tahun, mulai 1977 sampai dengan 1988.

Selama itu pula, organisasi musisi dangdut bentukan pemerintah, terus berubah nama. Pada 1980, YAMMI —yang mengusung misi untuk mengangkat status dangdut dengan menyelenggarakan festival regional dan lomba tarik suara di Jakarta dan sekitarnya— berubah nama menjadi Lembaga Artis Musik Melayu Indonesia (LAMMI). Statusnya diakui secara resmi dan dicatat oleh pemerintah DKI Jakarta. Pada 1989, LAMMI berganti nama menjadi Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI), hingga saat ini.

Pada Pemilu 1982, konser-konser dangdut tak lagi hanya dimonopoli PPP. Tapi juga sudah manggung di arena kampanye Golkar dan PDI. Rhoma Irama menyatakan saat itu sudah bermunculan grup-grup musik yang mirip Soneta. “Formasinya, gayanya, jenis musiknya, sama dengan Soneta,” katanya.

Dicekal pemerintah, lagu-lagu Rhoma Irama di panggung kampanye semakin kritis. Antara lain lagu bertajuk Pemilu, yang liriknya antara lain “Di antara tiga tanda gambar/Pilih satu yang paling Anda suka (Pilih satu yang paling Anda suka)/Apabila ada yang memaksa/Itulah pengkhianat Pancasila (Itulah pengkhianat Pancasila)….”

Upaya Golkar yang mengooptasi dangdut membuahkan hasil. Paling tidak, Golkar akhirnya bisa merebut kembali DKI Jakarta. Aceh yang tetap berada di pangkuan PPP pada Pemilu 1982, kembali direbut oleh Golkar pada Pemilu 1987. Saat itu, Rhoma Irama sudah menyeberang ke Golkar, dengan alasan Golkar sudah lebih Islami. PPP baru berhasil merebut kembali Aceh pada Pemilu 1999, setelah Orde Baru bubar. Pada tahun yang sama PDI Perjuangan merebut DKI Jakarta dari tangan Golkar.

Rhoma Irama menarik diri

Pada Pemilu 1999, ketika dangdut sudah merajai panggung, bahkan membuat kampanye di Indonesia identik dengan dangdutan, Rhoma Irama justru menarik diri dari kemeriahan pesta. Alasannya, adalah munculnya banyak partai Islam di pentas politik. “Ketika reformasi umat terpecah, terkotak-kotak. Saya pikir tidak strategis lagi kalau berdiri di atas satu partai. Makanya saya mundur jadi perekat. Kembali netral, sampai hari ini,” katanya.

Photo: Tumisu/Pixabay

Hingga Pemilu 2009 lalu, Rhoma Irama masih tampil di panggung politik PPP —partai yang kembali berasas Islam dan berlogo Ka’bah. Antara lain dalam kampanye PPP di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, pada 18 Maret 2009. Di sana, Rhoma Irama kembali mendendangkan lagu-lagu bertema politik, yang pernah menjadi andalannya di panggung-panggung kampanye masa lalu. Antara lain Adu Domba.

Tapi, dalam kampanye yang mengusung tema “Rebut Kembali Jakarta”, itu, Rhoma Irama tak lagi menjadi juru kampanye PPP sebagaimana 32 tahun sebelumnya. Meminjam istilah Fachry Ali, pada Pemilu 2009, di panggung kampanye PPP, Rhoma Irama tampil sebagai pedagang.

kalau kita menggiring umat untuk memilih pemimpin yang salah, bukan main-main itu dosanya.

Rhoma Irama

Hanya dalam kampanye pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, Rhoma Irama mengaku tetap memberikan dukungan, dan benar-benar tampil sebagai juru kampanye. Tapi, hanya terhadap calon-calon tertentu yang dinilainya memenuhi kriteria seperti amanah, fathanah, tabligh, dan shiddiq. “Harus sesuai dengan visi-misi Soneta. Kalau nggak, biar dibayar Rp 1 miliar sekali manggung saya nggak mau. Karena, kalau kita menggiring umat untuk memilih pemimpin yang salah, bukan main-main itu dosanya,” katanya.

Rhoma Irama, sang penabuh genderang perlawanan lewat musik dangdut, dulu boleh jadi dikalahkan. Tapi itu dulu. Kini, dia telah tampil menjadi pemenang, dengan meyakinkan. Rhoma Irama, kini menjadi ketua PAMMI, lembaga yang dulu didirikan Orde Baru untuk membendung pengaruhnya di tingkat massa.

Dangdut yang dulu dicemooh, kini menjadi musik paling digemari. Dangdut pun telah begitu identik dengan kampanye. Alhasil, kampanye pun —meminjam istilah Rhoma Irama— menjadi musim panen raya bagi pedangdut.

Sampai kapan dangdut akan bertahan, terutama di panggung kampanye? Menjawab pertanyaan ini, Bang Haji berkata, “Selama dia mampu menjadi magnet untuk mengumpulkan massa, selama menarik untuk didengar dan ditonton. Tergantung dangduters mendatang, akan seperti apa citra dangdut, akan seperti apa kualitas musik dangdut.” ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here