Corona Mewabah, Pilkada Serentak 2020 Tergusur

0
238

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, akhirnya sepakat meniadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Keputusan itu diambil menyusul merebaknya wabah corona, yang puncaknya diperkirakan akan terjadi April hingga Mei 2020.

Photo: Tumisu/Pixabay

Semula pilkada 2020 dijadwalkan digelar 23 September 2020. Pilkada untuk memilih 270 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, merupakan pilkada serentak gelombang keempat. Ke-270 paslon tersebut terdiri atas sembilan gubernur-wagub, 224 bupatiwakil bupati, dan 37 walikota-wakil walikota.

Meski yang dipilih hanya 270 paslon di 270 daerah otonom, namun pilkada tersebut sesungguhnya digelar di 32 provinsi di Indonesia. Hanya dua provinsi yang absen dalam pesta demokrasi lokal kali ini, yaitu DKI Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, karena corona virus disease 2019 (covid-19) sudah menginfeksi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Penundaan jadwal pilkada tersebut diputuskan dalam rapat kerja (raker) Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Senin, 30 Maret. Raker yang dipimpin Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan; dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad.

Keputusan penundaan tersebut diambil dengan alasan agar pemerintah dan masyarakat bisa fokus memerangi coronavirus. Selain itu, agar daerah-daerah bisa menarik kembali anggaran yang semula dialokasikan untuk pilkada, dan dialihkan untuk menangani wabah.

Digeser tahun 2021

Meski demikian, yang baru disepakati, pilkada serentak digeser ke tahun 2021. Tapi, tanggal dan bulan berapa, belum diputuskan. Jadwal persisnya, menurut Mendagri, Tito Karnavian, akan diputuskan melalui pertemuan berikutnya antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Yang pasti, keputusan penundaan tersebut akan dialas dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), terhadap UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Hingga Kamis, 2 April 2020, berdasarkan data dari kawalcovid19.id, wabah coronavirus di Indonesia telah menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah kasus positif sebanyak 1.790. Kasus tersebut tersebar di 32 provinsi (hanya NTT dan Gorontalo yang belum ada kasus –Red).

Dari ke-1790 kasus tersebut, sebanyak 1.762 sudah terkonfirmasi di 32 provinsi (lihat tabel Pilkada Serentak ­2020­ dan ­Sebaran ­Covid-19), sedangkan 28 kasus lainnya diklaim sedang dalam penyelidikan. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here