Cerita Kuota Perempuan (3): Beda Majelis, Beda Persentase

0
486

Menarik mencermati perkembangan keterwakilan perempuan di tingkat global. Betapa tidak, grafiknya dalam dua dekade ini terus menanjak dan tak kunjung turun. Pada Juni 2012, misalnya, perempuan telah berhasil ‘mengokupasi’ 20 persen kursi parlemen di dunia.

Photo: Geralt/Pixabay

Ada perbedaan jumlah perempuan terpilih antara majelis rendah persentase jumlah perempuan di majelis rendah lebih besar (DPR) dengan majelis tinggi (senat). Umumnya, dibanding di majelis tinggi. Tapi, di Indonesia justru sebaliknya.

Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU) per Juni 2012 lalu, misalnya, keterwakilan perempuan di majelis rendah sebesar 20,3 persen, sedangkan di majelis tinggi hanya 18,2 persen. Tren data yang hampir sama terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Bisa jadi, besarnya data untuk majelis rendah itu, karena datanya digabungkan dengan parlemen unikameral. Parlemen unikameral (single house), memang tidak punya majelis tinggi, seperti pada negara yang menganut sistem bikameral atau dua kamar. Padahal, parlemen unikameral ini, sesuai daftar IPU, ada di lebih dari 100 negara (lihat: Keterwakilan Perempuan di Parlemen 189 Negara).

Tapi, khusus untuk Indonesia, jumlah keterwakilan perempuan di majelis tinggi, justru lebih tinggi. Berdasarkan data hasil Pemilu 2009 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) —yang merupakan padanan senat— mencapai 26,52 persen. Angka ini lebih besar dibanding DPR yang hanya 17,7 persen.

Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, keterwakilan perempuan –baik di DPR maupun DPD– kembali melejit. Bahkan, pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia mencatatkan sejarah baru. Sebab, untuk pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR melampaui angka 20 persen, sedangkan di DPD lebih besar lagi, yaitu 30 persen!

Uniknya, tak seperti penjelasan di lembaga-lembaga seperti IPU, yang mengangkat keterwakilan perempuan sebagai angka rata-rata keterwakilan di kedua kamar parlemen, di Indonesia orang terbiasa hanya menyebut-nyebut keterwakilan DPR. Sementara, DPD seperti tak dihitung. DPD memang masih dianaktirikan. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here