Cerita Kuota Perempuan (2): Kontroversial, Tapi Terbukti Efektif

0
227

Menarik mencermati perkembangan keterwakilan perempuan di tingkat global. Betapa tidak, grafiknya dalam dua dekade ini terus menanjak dan tak kunjung turun. Pada Juni 2012, misalnya, perempuan telah berhasil ‘mengokupasi’ 20 persen kursi parlemen di dunia.

Photo: Geralt/Pixabay

“Meskipun kontroversial, electoral gender quota telah terbukti sebagai instrumen yang mempunyai efektivitas tinggi untuk mencapai equality, asalkan diterapkan secara benar,” tulis Drude Dahlerup, akademisi dari Departemen Ilmu Politik, Universitas Stockholm, Swedia, dalam paper bertajuk No Quota Fever in Europe?.

Masih kontroversial? Ya. Gagasan diskriminasi positif tersebut dinilai berkonflik dengan konsep demokrasi liberal dan prinsip meritokrasi. Tak heran, ketika gagasan kuota perempuan ini sedang mengharu-biru banyak negara, justru tak popular di Eropa —terutama Eropa barat. Bahkan di Eropa timur dan Eropa tengah, gagasan itu dianggap peninggalan usang dari era komunis Soviet yang memaksakan emansipasi. Di Eropa, hanya negara-negara Balkan yang menyambutnya.

electoral gender quota telah terbukti sebagai instrumen yang mempunyai efektivitas tinggi.

Diadopsinya kebijakan kuota, juga diakui Mona Lena Krook sebagai salah satu penyebab krusial meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen. Meski demikian, dia memandang efeknya tak mutlak di semua negara. “Di sejumlah negara, terjadi peningkatan dramatis jumlah perempuan di parlemen berkat penerapan sistem kuota. Namun, di negara lainnya, hanya menciptakan perubahan kecil atau bahkan kemunduran jumlah perempuan terpilih,” tulis Mona dalam papernya Gender Quotas in Parliament: A Global View.

Mona mengatakan, kuota perempuan telah menjadi fenomena global. Sebelum tahun 1990, dia menyebut hanya sekitar 20 negara yang mengadopsi kuota gender. Sekitar tahun 1990-an, kebijakan kuota itu telah terdeteksi di sekitar 50 negara. Dan, hingga 2006 lalu, jumlah negara yang mengadopsi kebijakan kuota telah lebih dari seratus negara. Karena pertumbuhannya yang sedemikian cepat, Mona mengatakan, kebijakan kuota ini memperlihatkan mencuatnya sebuah norma internasional baru untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan.

Strategi politik

Tapi, Mona pun masih bertanya-tanya, mengapa sistem kuota itu bisa serentak diadopsi oleh banyak negara, padahal negara itu pun berbeda-beda. Selain itu, masih kuat pula pandangan bahwa sistem kuota tidak demokratis, karena mencederai gagasan tentang kebebasan memilih (free choice) terhadap siapa pun yang dinominasikan sebagai kandidat. Sebagian lagi berpendapat bahwa sistem kuota tidak fair, karena tidak membiarkan perempuan berkompetisi secara terbuka untuk memperebutkan kursi. Situasi yang mendiskriminasi pria, dan alasan-alasan lainnya.

Sejumlah penelitian pun berusaha menjawabnya. Dan, muncul sejumlah penjelasan terhadap persoalan ini. Pertama, perempuan memandang bahwa penerapan sistem kuota itu akan meningkatkan keterwakilan perempuan, bahkan merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kedua, elite politik mengadopsi sistem kuota sebagai strategi. Bila lawannya mengadopsi sistem kuota, maka yang bersangkutan pun akan buru-buru mengadopsinya.

Yang jelas, politik perempuan kini bak bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Dulu, perempuan mengalami diskriminasi yang parah. Pesta demokrasi hanya milik lelaki. Perempuan tak memiliki hak memilih dan dipilih. Kini, perempuan bukan hanya telah mendapatkan hak memilih dan dipilih, tapi selangkah lebih maju: mengharuskan penerapan 30 persen keterwakilan (kuota) perempuan. Sebuah affirmative action, alias dikriminasi positif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here