Ayo Hitung Paralel Hasil Pemilu

0
527

Jagad maya diramaikan tagar #INAelectionobserverSOS yang berlanjut dengan #IndonesiaCallsObservers. Keduanya sempat menjadi trending topic di twitter di Indonesia maupun worldwide.

Munculnya kedua tagar itu dilatari kekhawatiran pemilu dicurangi. Tapi, di mana pun di dunia ini, pemilu dan kecurangan (fraud) selalu berjalan beriringan. Masalahnya, mau fokus pada masalah atau solusi?

Ada pepatah, its better to light a candle than to curse the darkness. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Maka, agar kejahiliyahan pemilu tidak terjadi, mari nyalakan lilin.

Bagaimana caranya? Ada dua langkah paling efektif. Pertama, transparansi. Kedua, turut menghitung.

Pertama, tentang transparansi. Ada pepatah yang sangat terkenal di kalangan aktivis antikorupsi dan pegiat pemilu di seluruh dunia, yaitu sunlight is the best disinfectant. Cahaya matahari adalah pembunuh kuman terbaik.

Bekas Menteri ESDM Sudirman Said, pernah berulangkali menyampaikan bahwa prinsip yang dipegangnya dalam mengungkap kasus “papa minta saham” tempo hari, adalah sunlight is the best disinfectant. Kasus itu sengaja dibawanya ke wilayah terang, sehingga semua orang bisa melihat. Publik terlibat, ruang kongkalikong tertutup. Penjahatnya diringkus. 

Begitu pun dengan hasil pemilu. Ketika, akses publik terhadap hasil pemilu dibuka, maka para tukang curang akan minggir dengan sendirinya. Para pencurang pemilu itu ibarat kuman yang beraktivitas di ruang-ruang gelap dan remang. Begitu ada cahaya matahari, mereka hengkang atau mati.

sunlight is the best disinfectant

Kredo Antikorupsi dan Antimanipulasi

Pada Pemilu 2014 lalu, langkah transpansi itu telah dilakukan KPU, dengan mempublikasikan hasil scan form C1 (dokumen hasil penghitungan suara dari 500 ribuan TPS. Data itu tak diapa-apain, asal unggah saja. Formatnya PDF/image alias data terkunci.

Tapi, di sinilah mantra transparency is the best disinfectant bekerja. Dengan membuka data ini, publik punya akses langsung terhadap hasil pemilu dari tingkat paling rendah yaitu TPS. Sehingga, kecurangan sulit dilakukan. Karena, semua orang bisa melihat, semua orang bisa menghitung, semua orang bisa membandingkan.

Di Indonesia, TPS adalah tempat paling transparan di dunia. Karena, tak seperti polling station di negara-negara maju, di mana masyarakatnya ACLP (abis coblos langsung pulang), TPS-TPS di Indonesia selalu ramai dan semarak.

Tidak berlebihan kalau di sini pemilu disebut pesta demokrasi. Karena, orang ke TPS biasanya berpakaian rapi, seperti mau kondangan. Setelah TPS ditutup, mereka datang lagi untuk nonton bareng (nobar) hasil penghitungan suara. Suasananya mirip nobar piala dunia. Orang berteriak-teriak, bersorak-sorak, setiap kali hasil coblosan dibacakan, seakan ada yang mencetak gol. Dan, hasilnya ditulis di form C1 Plano yang besarnya seperti papan tulis, seperti halnya hasil piala dunia yang dicatatkan di papan skor.

Adakah kecurangan pemilu di TPS? Tak semudah itu ferguso! Tidak ada orang yang cukup gila melakukan kecurangan di tengah banyaknya mata. TPS itu dipelototi pengawas pemilu (sekarang malah ada pengawas pemilu di setiap TPS, namanya pengawas TPS), saksi yang dikerahkan partai dan kandidat, dan tentu saja masyarakat sekitar yang nobar. Berani curang di tempat seterbuka itu, anda akan bernasib seperti copet yang diringkus massa.

Lalu, di mana kecurangan terjadi?

The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do

Joseph Stalin, Diktator Soviet

Sebelum menjawabnya, mari kita tengok mantra kedua. Mantra ini disampaikan oleh Diktator Soviet, Stalin: The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do. Pemilih yang memberikan suaranya di TPS tidak menentukan hasil pemilu, tapi orang-orang yang menghitung hasil pemilu adalah penentunya. 

Kenapa pemberi suara tidak menentukan hasil pemilu? Karena, di tengah jalan, kemurnian suara mereka bisa dinodai tangan-tangan jahil yang melakukan rekap. Tapi, hal seperti ini terjadi di negara yang menerapkan penghitungan manual seperti Indonesia, maupun di negara-negara yang pake e-voting –untuk kasus terakhir ini biasanya karena mesinnya di-hack atau angka penghitungannya diacak-acak malware. 

Di Indonesia, hasil pemilu resmi adalah yang direkap berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Di tangan orang-orang yang menghitung/merekap inilah suara sering hilang dan berubah-ubah. Suara 1.000, bisa berubah jadi 100. Yang hilang hanya satu angka nol, tapi akibatnya 90 persen suara hilang. Suara itu bisa beralih ke partai dan kandidat lain.

Lalu, bagaimana cara mengatasinya? pass proses itu dengan mengawasi hasil penghitungan suara di setiap TPS, dan pegang dokumennya. Sejak Pemilu 2014 lalu, KPU sudah mengunggah scan form C1 ke website. Semua orang bisa mengakses dan mengunduh. Scan form C1 ini benar-benar murni, angkanya masih ditulis tangan, dan ada tanda tangan basah petugas TPS, saksi, pengawas.

Tapi, transparansi itu hanya akan berguna kalau di-follow up dengan menghitung. Tidak mudah memang menghitung C1 dari seluruh TPS, karena jumlahnya ratusan ribu. Pada Pemilu 2014 lalu, jumlahnya 500 ribuan. Sekarang, jumlahnya 800 ribuan. Tapi, bukan berarti tidak bisa.

Penghitungan paralel

Pada Pemilu 2014 lalu, ada inisiatif bernama Kawal Pemilu. Ini gerakan gotong royong dunia maya (crowdsourcing) yang melibatkan 700-an relawan. Mereka mengeroyok hasil scan C1 KPU di website KPU, dan berhasil merekap hasilnya.

Kalau dirata-ratakan, satu orang relawan mengolah 714 dokumen C1. Beban ini masih masuk akal, karena C1 pilpres saat itu hanya berisi data berapa suara capres A, berapa suara capres B, berapa suara sah, berapa suara tidak sah.

Seorang pegiat Kawal Pemilu saat itu mengatakan, bahwa apa yang mereka kerjakan hanya urusan “tambah-tambahan” belaka. Sederhana. Volume datanya saja yang mengintimidasi.

Dengan cara kerja sederhana itu, sesungguhnya semua kandidat capres-cawapres bisa membuat rekap mandiri. Apalagi, mereka punya saksi dari seluruh TPS, dan semua saksi itu wajib mendapatkan salinan dokumen C1. Mereka bisa mengumpulkan dokumen itu dan membandingkan langsung dengan scan C1 yang diunggah KPU di website.

Selain itu, dan ini yang penting, mereka bisa melakukan apa yang sekarang dikenal dengan istilah parallel vote tabulation (PVT). Cukup kerahkan dua ribu anak SMK yang bisa pakai excel untuk menginput data dari dokumen C1, 800 ribu dokumen itu bisa tertangani. Satu pelajar rata-rata menangani 400 dokumen C1.

Sekarang, inisiatif Kawal Pemilu berlanjut, berkolaborasi dengan sejumlah mantan komisioner KPU yang tergabung dalam Netgrit. Tapi, mereka tak semata mengandalkan dokumen C1 dari website KPU, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk memfoto C1 Plano, kemudian mengunggahkan di laman yang disediakan. Datanya nanti diverifikasi, kemudian direkap.

it’s better to light a candle than to curse the darkness

Moto Namfrel, Pemantau Pemilu Legendaris Filipina

Sebenarnya, yang paling pas melakukan cara ini adalah Bawaslu. Karena, sekarang mereka punya pengawas di setiap TPS. Semua pengawas TPS itu wajib diberi salinan C1. Dokumen-dokumen itu, sebenarnya bisa dikirimkan ke pusat, diunggah, diinput, dan direkap. Sehingga, mereka bisa membuay PVT. Karena cara paling efektif untuk mengawasi penghitungan suara, adalah dengan turut menghitung. Tidak ada cara lain yang lebih baik.

Sayang, Bawaslu tidak melakukan itu. Padahal, honor pengawas TPS ini mahal, Rp 500 ribu per orang. Dengan 800 ribu TPS, uang negara yang dikeluarkan hampir setengah triliun.

Dokumen C1 yang dikumpulkan para pengawas TPS itu, kalau ditotal, jumlahnya bisa beberapa ribu rim. Mungkin kelak hanya akan berakhir di timbangan tukang loak.

PVT Filipina dan tumbangnya Marcos

Mengamankan hasil penghitungan dari setiap TPS dan merekapnya secara mandiri (PVT), adalah langkah spektakuler yang pernah dibuat Filipina. Spektakuler, karena data itu kemudian mmembuat tumbang diktator Ferdinand Marcos.

Langkah ini pertama kali dimulai oleh sebuah lembaga pemantau pemilu bernama Namfrel (The National Citizens’ Movement for Free Elections), pada Pemilu Presiden Filipina tahun 1986 lalu. Mereka menamainya Operation Quick Count. Motto organisasi ini adalah it’s better to light a candle than to curse the darkness

Namfrel mengerahkan sekitar 500 ribu relawan untuk memantau TPS-TPS di seantero Filipina. Para relawan itu kemudian mengirimkan datanya dari setiap TPS ke pusat data. Datanya direkap, dan hasilnya mereka umumkan di papan-papan pengumuman yang mudah diakses publik. 

Karena yang dihitung dalam PVT ini adalah data dari seluruh TPS, bukan sampel, maka datanya apple to apple dengan milik KPU Filipina (Comelec). Karena itu, kalau ada kecurangan, mudah dideteksi.

Pilpres Filipina 1986 lalu adalah sebuah pemilu yang dipercepat (snap election). Jadwal pemilu regulernya, sesungguhnya tahun 1987. Tapi, Marcos yang sangat percaya diri, mempercepat jadwal pemilu presiden menjadi 7 Februari 1986.

Pemilu dipercepat ini digelar kurang dari tiga tahun sejak terbunuhnya Benigno ‘Ninoy’ Aquino. Rival politik Marcos ini ditembak di Bandara Internasional Manila, pada 21 Agustus 1983. Dalam pemilu dipercepat itu, Marcos antara lain ditantang Corazon Aquino, janda mendiang Ninoy.

Pada 15 Februari, Comelec mengumumkan pilpres dimenangkan Ferdinand Marcos. Comelec menyatakan Marcos meraih 10.807.197 suara atau 53,62 persen. Sedangkan pesaingnya, Corazon Aquino, meraih 9.291.716 suara atau 46,10 persen. Sisanya diraih calon lainnya.

Tapi, hasil itu disanggah oleh PVT Namfrel. Namfrel menunjukkan hasil sebaliknya: Corazon Aquino lah yang menang (lihat Hasil Pemilu Presiden Filipina 1986).

Dugaan hasil pemilu dicurangi semakin menguat ketika 29 teknisi komputer KPU Filipina (Comelec), mengundurkan diri. Maka, hasil pilpres pun kemudian mendapat penolakan luas, bahkan melahirkan aksi massa besar-besaran.

Dua juta orang yang sudah muak dengan korupsi rezim Marcos, akhirnya tumpah ruah di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), di Quezon City, Metropolitan Manila. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai EDSA People Power, ini, berhasil menumbangkan Marcos. Aquino pun dilantik sebagai presiden.

quick count (PVT) telah menjadi instrument pengawasan pemilu

National Democratic Institute (NDI)

Spektakulernya dampak PVT a.k.a quick count ala Filipina, itu, masih menjadi cerita sukses, hingga saat ini. National Democratic Institute (NDI), bahkan menempatkan cerita tersebut sebagai contoh kasus teratas dalam buku tertajuk The Quick Count and Election Observation; An NDI Handbook for Civic Organization and Political Parties. Tulisan tentang Namfrel berjudul Quick Count History: The Namfrel Example.

“Namfrel telah dikenal luas sebagai pioner quick count di negara berkembang,” tulis NDI. 

Menurut NDI, quick count telah menjadi cara terbaik bagi civil society untuk mengawasi pemungutan suara dan proses tabulasinya. ‘

ACE Electoral Knowledge dalam Quick Count of Voting Result menyatakan quick count telah menjadi instrument pengawasan pemilu. Selain telah berhasil mencegah manipulasi hasil pemilu di Filipina, ACE menyatakan quick count juga mencegah manipulasi hasil pemilu di Panama dan berbagai negara lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sebenarnya sangat bisa melakukan quick count ala Filipina itu, bahkan melampauinya. Karena sekarang semuanya sudah mudah. Data-data scan C1 bahkan disediakan KPU di website. Semua saksi dan pengawas wajib dapat salinan C1.

Untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan datanya, data-data C1 Plano maupun salinan C1, bisa difoto lalu dikirimkan ke pusat data. Di sana fotonya diunggah, kemudian datanya diinput dan direkap, sambil menunggu dokumen C1 kertasnya dikirimkan untuk jaga-jaga kalau ada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Persoalannya, kita mau atau tidak?

Daripada mengobarkan kecurigaan tanpa bukti bahwa pemilu akan dicurangi, yang hanya menimbulkan kegaduhan dan ribut-ribut tak berkualitas, lebih baik ikut aktif mengumpulkan data lalu kirim ke aplikasi Kawal Pemilu, REKAT, atau platform lain. Kalau perlu ikut bergabung dalam relawan penghitung suara untuk mengeroyok 800 ribu C1 dan buat PVT. Insya Allah PVT itu akan akurat, dan hasil pemilunya bisa diketahui lebih cepat daripada rekap manual berjenjangnya KPU.

Its better to light a candle than to curse the darkness..

–The end

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here