Ambang Batas Pemilu Bersifat Relatif?

0
287

Angka threshold yang tinggi maupun rendah bisa berefek sama, bergantung situasi dan kondisi negara yang menerapkannya.

Menyederhanakan jumlah partai politik. Itulah salah satu tujuan penerapan ambang batas pemilu (election threshold). Tujuan jangka panjangnya, adalah memaksa partai-partai berkoalisi, sehingga sistem pemilu lebih stabil, dan mengenyahkan faksi-faksi kecil tapi radikal untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Tapi, benarkah harus mematok angka besar?

Photo: Matwor29/Pixabay

Indonesia menerapkan ambang batas sejak Pemilu 1999. Yang pertama diterapkan adalah electoral threshold (ET), atau raihan kursi parlemen dalam persentase tertentu, untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Sejak Pemilu 2009, ET berganti dengan parliamentary threshold (PT) alias ambang batas parlemen. Hanya partai yang meraih suara dalam persentase tertentu yang diikutkan dalam pembagian kursi parlemen.

ET lebih efektif untuk penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, dan kurang efektif untuk penyederhanaan jumlah partai di parlemen. Penyederhanaan jumlah partai yang duduk di parlemen yang kerap dinilai bisa membuat parlemen dan pemerintahan lebih stabil lebih efektif menggunakan PT (lihat: Efek Penerapan ET dan PT).

Di Amerika tak ada threshold

Selain Indonesia, ada puluhan negara lain di dunia yang menerapkan ambang batas pemilu. Dan, umumnya adalah ambang batas parlemen (lihat: Threshold di Sejumlah Negara). Berdasarkan penelisikan penulis, negara-negara yang menerapkan ambang batas parlemen umumnya menganut sistem pemilu proporsional atau campuran (mixed). Sedangkan, negara penganut sistem mayoritas/pluralitas seperti Amerika Serikat, nyaris tak ada yang menerapkan ambang batas parlemen, karena sistem distrik telah efektif menyederhanakan jumlah partai.

Negara penganut sistem pemilu mayoritas dan pluralitas, nyaris tak ada yang menerapkan ambang batas parlemen, karena system pemilunya telah efektif menyederhanakan jumlah partai.

Negara penganut sistem proporsional yang menerapkan ambang batas parlemen antara lain Aljazair, Turki, Ukraina, Belanda, Israel, Spanyol, dan Indonesia. Adapun negara yang menganut sistem campuran yang menerapkan threshold antara lain Jerman, Albania, Hongaria, dan Rumania, untuk mixed member proportional (MMP), dan Georgia, Filipina, dan Taiwan, untuk paralel.

Ambang batas diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maupun presidensial; negara kesatuan maupun federal; menganut parlemen bikameral, maupun unikameral.

Ambang batas parlemen kebanyakan diterapkan untuk pemilihan anggota majelis rendah. Hanya beberapa negara yang menerapkan sekaligus untuk majelis rendah maupun majelis tinggi, seperti Italia dan Rumania.

Sejumlah negara juga menerapkan threshold untuk gabungan partai alias koalisi partai. Umumnya, persentase ambang batas untuk koalisi lebih besar. Ada pula yang menjadikan raihan kursi dalam jumlah tertentu sebagai syarat meloloskan partai ke parlemen bila tak lolos ambang batas parlemen seperti Jerman dan Rumania.

Bahwa ambang batas parlemen menyederhanakan partai di parlemen, sudah dibuktikan oleh pengalaman sejumlah negara. Jerman yang menerapkan angka lima persen, misalnya. Selama enam kali pemilu — sejak Pemilu 1990 yang merupakan pemilu pertama pasca-unifikasi Jerman hingga Pemilu 2009— lalu, jumlah partai yang meraih kursi majelis rendah (Bundestag), hanya lima sampai enam. Dan, cenderung yang itu-itu saja.

Enam partai yang menguasai parlemen adalah Uni Kristen Demokrat (CDU), asal Angela Merkel, kanselir Jerman; Uni Sosial Kristen (CSU), yang kemudian berubah menjadi CSU Bavaria; Partai Demokrasi Bebas (FDP); Partai Sosial Demokrat (SPD), asal mantan kanselir Jerman, Gerhard Schroder; Partai Demokratik Sosialisme (PDS), yang kemudian berubah nama menjadi The Left saat mengikuti Pemilu 2005 setelah gagal meraih kursi dalam Pemilu 2002 dan; Aliansi 90/The Greens.

Pada pemilu 27 September 2009, misalnya, CDU meraih 194 kursi; CSU Bavaria (45); FDP (93). Ketiga partai ini menjadi partai pemerintah, dengan kekuatan 332 kursi atau 53,4 persen dari total 622 kursi Bundestag. Sementara itu, SPD 146 kursi, The Left (76), Aliansi ‘90/The Greens (68). Ketiga partai terakhir ini menjadi oposisi.

Photo: Peggy Marco/Pixabay

Di Turki, ambang batas juga memangkas partai yang lolos ke parlemen. Dalam dua dasawarsa terakhir, kisarannya hanya dua sampai lima partai, plus calon independen. Tapi, tak seperti ambang batas di Jerman yang dituding mengawetkan status quo, Turki tetap dinamis kendati ambang batasnya dipatok 10 persen. Partai-partai yang baru muncul, bisa tiba-tiba meraih kursi terbanyak, seperti yang terjadi dengan Partai Refah dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Pada pemilu 22 Juli 2007 lalu, misalnya, ada 14 partai dan 7.395 kandidat independen yang menjadi kontestan. Tapi, hanya tiga partai yang berhasil melewati ambang batas dan mendudukkan wakilnya di parlemen Turki (Turkiye Buyuk Millet Meclisi), yaitu AKP (341 kursi); Partai Republik Rakyat (CHP), 112 kursi; dan Partai Aksi Nasional (MHP), 71 kursi. Sebanyak 26 kursi lainnya diraih kandidat independen.

Meski peta parlemen Turki sudah disederhanaan oleh ambang batas, Interparliamentary Union (IPU) mencatat ada enam partai yang kini menduduki parlemen Turki. Itu karena Turki membolehkan anggota DPR dari partai dan independen untuk bergabung dengan partai lain, atau membentuk partainya pasca-Pemilu.

Alhasil, komposisi parlemen Turki per 4 Agustus 2007 adalah: AKP (341 kursi); CHP (99); MHP (70); Partai Masyarakat Demokratis/ DPT (20); Partai Kiri Demokratis/DSP (13); dan Partai Kebebasan dan Solidaritas/ODP (1). Sementara itu, ada lima kandidat independen yang tetap sebagai legislator perseorangan di parlemen, dan satu kursi kosong.

Tak harus angka besar

Photo: Pixabay

Tapi, tak selamanya penyederhanaan mensyaratkan angka ambang batas besar. Di sejumlah negara, angka ambang batasnya kecil, tapi jumlah partai di parlemen tetap mini. Albania, misalnya.

Albania menerapkan ambang batas 2,5 persen atau sama dengan yang diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2009. Tapi, jumlah partai yang menduduki parlemen (Kuvendi), tetap bisa terpangkas secara dramatis.

Berdasarkan pemilu 28 Juni 2009 lalu, ada 45 peserta pemilu, terdiri atas 44 partai dan satu independen. Jumlah ini juga hampir sama dengan peserta pemilu di Indonesia pada 2009, yaitu 44 partai: 38 partai nasional dan enam partai lokal.

Di Indonesia, sembilan  partai yang berhasil lolos ke DPR. Adapun di Albania, hanya enam partai yang berhasil meraih kursi parlemen, atau relatif sama dengan efek angka ambang batas besar di Jerman dan Turki.

Enam partai tersebut adalah Partai Demokratik Albania (68 kursi), Partai Sosialis Albania (65), Gerakan Sosialis untuk Integrasi (4), Partai Persatuan untuk HAM (1), Partai Republik, dan Partai Keadilan dan Integrasi (1). Keenam partai ini pun bergabung dalam tiga koalisi, sehingga peta parlemen lebih sederhana, yaitu: yaitu Aliansi untuk Perubahan (70 kursi), Unifikasi untuk Perubahan (66), dan Aliansi Sosialis (4).

Tapi, jumlah partai yang mengerucut di parlemen Albania terjadi setelah beberapa kali pemilu. Pada Pemilu 2005, jumlah partai yang berhasil lolos ke parlemen masih berjumlah 14, dan berkurang menjadi delapan pada Pemilu 2001.

Bahwa ambang batas kecil bisa tetap efektif, juga dibuktikan Ukraina. Pada Pemilu 2002 lalu, negara ini mematok ambang batas enam persen. Hasilnya, ada enam partai/koalisi yang berhasil meraih kursi parlemen. Lima tahun kemudian, angkanya diturunkan menjadi tiga persen, tapi jumlah partai/koalisi yang ke parlemen justru menjadi lima.

Bahwa jumlah partai harus disederhanakan, sudah seharusnya demikian. Sebab, sistem multipartai tidaklah kompatibel dengan sistem presidensial.

Lima partai/koalisi yang berbagi 450 kursi parlemen (Verkhovna Rada) pada Pemilu 30 September 2007 adalah: Partai Regional (175 kursi), Partai Komunis Ukraina (27), Blok Yulia Tymoshenko yang terdiri atas tiga partai (156), Blok Pertahanan Rakyat Mandiri/Ukraina Kita yang terdiri atas sembilan partai (72), dan Blok Lytvyn yang terdiri atas dua partai (20). Pemilu 2007 Ukraina diikuti oleh 10 partai dan 10 koalisi (yang merupakan gabungan 31 partai). Secara total, ada 41 partai yang ikut pemilu.

Bahkan, tanpa ambang batas pun, jumlah partai di parlemen tetap bisa sederhana, seperti yang terjadi di Spanyol. Spanyol pernah menerapkan angka tiga persen. Tapi, pada pemilu 9 Maret 2008 lalu, tak lagi diterapkan. Meski demikian, jumlah partai yang meraih kursi majelis rendah (Congreso De Los Diputados), tetap tak banyak, yaitu hanya 10 partai/koalisi. Padahal, pemilu diiikuti 84 partai/ koalisi.

Berdasarkan data pemerintah Spanyol, ke-10 partai/koalisi yang mengirimkan wakil di parlemen adalah: Partai Buruh Sosialis Spanyol (169 kursi); Partai Rakyat (154); Persatuan dan Konvergensi (10); Partai Nasionalis Basque (6); Partai Republik Katalonia (3); Blok Nasionalis Galician (2); Koalisi Canarian (2); Kiri Bersatu (2); Persatuan, Kemajuan, dan Demokrasi (1); dan Navarre Yes (1).

Dua dimensi

Melihat ragam penerapan angka ambang batas dan efektivitasnya, terlihat bahwa angka semata, sesungguhnya bersifat relatif. Sebab, angka besar maupun kecil, bisa berefek sama. Padahal, dengan mematok angka besar, memberi kesan sebuah pemilu menjadi tertutup bagi kekuatan baru.

Ada banyak faktor yang berperan dalam penyederhanaan partai di parlemen dan sirkulasinya. Selain rekayasa lewat instrumen regulasi seperti ambang batas dan restriksi dalam mendirikan partai dan menjadi peserta pemilu, konteks dan situasi politik setempat pun berpengaruh besar.

Pada titik inilah, apa yang disitir oleh Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, menemukan relevansinya. Dia mengatakan, ada dua dimensi yang penting diperhatikan dalam mematok angka ambang batas. Yaitu dimensi waktu dan kesadaran/kematangan berpolitik.

ada dua dimensi yang penting diperhatikan dalam mematok angka ambang batas. Yaitu dimensi waktu dan kesadaran/kematangan berpolitik

Hadar Nafis Gumay

Pada dimensi waktu, partai-partai dapat melihat manfaat terus berlaga di pemilu, bila ternyata tetap tak mampu melampaui ambang batas untuk meraih kursi. “Tapi, dia butuh beberapa kali (pemilu) untuk melihat, sampai akhirnya ‘O, ya, kita bergabung saja. O, ya, percuma kita ikut pemilu’,” kata Hadar kepada penulis pada akhir April 2011 lalu.

Sedangkan pada dimensi kesadaran/kematangan berpolitik, pemilih pada akhirnya akan menjatuhkan pilihannya secara strategis, setelah mendapat banyak informasi tentang partai dan calon. “Dia akan pilih yang betul-betul berkualitas dan akan masuk parlemen, sehingga partai akan mengerucut.”

Bahwa jumlah partai harus disederhanakan, sudah seharusnya demikian. Sebab, sistem multipartai tidaklah kompatibel dengan sistem presidensial. Bahkan, menurut Scott Mainwaring, dalam papernya, Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation, kombinasi presidensialisme-multipartai, adalah sesuatu yang berbahaya (inimical) bagi stabilitas demokrasi. Tapi, tentu saja, menegakkan stabilitas demokrasi tentu tak dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair. Sebab, fairness merupakan salah satu nilai penting demokrasi. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here